MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25

MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari atau meminimalkan potensi terjadinya kelebihan bayar PPh akibat pelunasan PPh yang dilakukan selama tahun berjalan melalui mekanisme pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga/lawan transaksi dengan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar. Pada artikel berikut akan diuraikan mengenai cara menghindari kelebihan pembayaran PPh pada akhir tahun dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan penyetoran PPh Pasal 25 selama tahun berjalan apabila pembayaran PPh Pasal 25 ini diperkirakan akan menyebabkan terjadinya kelebihan bayar PPh.

baca juga : Pajak Penghasilan PPh Pasal 29

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 terdapat dalam Ketentuan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 yang harus disetor (angsuran PPh di tahun berjalan), apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, ternyata Wajib Pajak mengalami penurunan penghasilan yang akan diperoleh dalam tahun berjalan dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya dan Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25.

Wajib Pajak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak dapat menunjukkan terjadinya penurunan Pajak Penghasilan sehingga PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25.

Sebagaimana kita ketahui bahwa PPh terutang yang menjadi dasar untuk penghitungan besarnya PPh Pasal 25 pada tahun berjalan adalah PPh terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya (tahun pajak terakhir).

Sebagai ilustrasi, PT ABC pada tahun pajak 2013 memperoleh penghasilan dengan PPh terutang adalah sebesar Rp 300.000.000. Besarnya PPh yang telah disetorkan dan yang dipotong oleh pihak ketiga selama tahun 2013 (yang dapat dijadikan sebagai kredit pajak pengurang PPh terutang) terdiri dari:

  • PPh Pasal 25 yang disetor sendiri sebesar Rp 210.000.000.
  • PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga sebesar Rp 60.000.000.

Sehingga PPh Pasal 29 yang harus disetorkan sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah sebesar Rp 30.000.000. Asumsi bahwa PPh Pasal 25 yang disetor setiap bulannya untuk periode Januari 2014 s.d. Maret 2014 adalah Rp 15.000.000 per bulan mengikuti setoran pada bulan Desember 2013.

Berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013, maka selama tahun 2014, mulai masa April 2014 sampai dengan Desember 2014 harus menyetorkan PPh Pasal 25 dengan besarnya setiap bulan adalah:

PPh Terutang tahun 2013 yang menjadi dasar perhitungan            Rp         300.000.000

( – ) Kredit Pajak yang dipotong pihak ketiga (PPh Pasal 22, 23)  Rp           60.000.000

PPh yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 25                        Rp         240.000.000

PPh Pasal 25 setiap bulannya dari April 2014 s.d. Desember 2014 Rp 240.000.000 : 12 bulan   Rp 20.000.000

Pada akhir bulan Juli 2014 diketahui bahwa penghasilan yang diterima oleh PT ABC akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penghasilan pada tahun 2013 dan berdasarkan realisasi penghasilan yang diperoleh selama semester I tahun 2014 serta proyeksi penghasilan yang akan diterima pada semester II tahun 2014 diketahui bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk seluruh penghasilan yang diterima/akan diterima di tahun 2014 hanya mencapai Rp 210.000.000 dan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga diproyeksikan sebesar Rp 60.000.000.

Penentuan Besarnya Penurunan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, maka penurunan PPh terutang berdasarkan proyeksi perhitungan tahun 2014 ini harus kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25 tahun 2014 supaya Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

PPh yang terutang yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25 tahun 2014 bagi PT ABC adalah dari PPh yang terutang di SPT Tahunan PPh Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 300.000.000. Dengan demikian, maka nilai 75% dari PPh Terutang tahun 2013 adalah sebesar Rp 225.000.000 (=Rp 300.000.000 x 75%). Karena berdasarkan proyeksi, besarnya PPh terutang yang akan diperoleh PT ABC di tahun 2014 adalah sebesar Rp 210.000.000 atau kurang dari 75% dari PPh yang terutang tahun 2013 yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25, maka PT ABC berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 & Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 secara tertulis tentang besarnya PPh Pasal 25 yang diminta yang disertai dengan:

-penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan realisasi penghasilan yang telah diterima hingga saat pengajuan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ditambah dengan proyeksi besarnya PPh yang akan terutang atas penghasilan yang akan diperoleh sejak pengajuan permohonan hingga akhir tahun pajak.

  • Perhitungan PPh Pasal 25 setelah pengurangan berdasarkan perhitungan dan proyeksi PPh terutang dalam tahun berjalan.
  • Serta dokumen-dokumen yang dapat mendukung terhadap proyeksi pengurangan penghasilan selama tahun berjalan.

Jangka Waktu Proses Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 oleh Kantor Pelayanan Pajak

Permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili Wajib Pajak tersebut terdaftar. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini paling lama satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan ini. Apabila jangka waktu bagi Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini telah terlewat dan belum diberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

liat juga : Konsultan Pajak info

Wajib Pajak yang memperoleh persetujuan pengurangan PPh Pasal 25, maka pembayaran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan (hingga bulan Desember) setelah persetujua permohonan terbit adalah sesuai dengan nilai pengurangan PPh Pasal 25 yang telah mendapatkna persetujuan tersebut.

Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta menurut World Tax

daftar konsultan pajak
daftar konsultan pajak

 

Baru baru ini World Tax mengeluarkan Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta, Indonesia maksudnya. World Tax yang merupakan panduan komprehensif untuk perusahaan pajak terkemuka di dunia melakukan survei dalam konsultan pajak terbaik di dunia. World Tax melakukan survey konsultan pajak di Indonesia dan berikut merupakan daftar nama konsultan pajak terbaik di Indonesia tahun 2017 dalam websitenya itrworldtax.com bisa dilihat dibawah ini :

Tier 1- Indonesia
Deloitte
EY
Hadiputranto, Hadinoto & Partners
KPMG
PB Taxand, Taxand Indonesia
PwC

Tier 2- Indonesia
Danny Darussalam Tax Centre (DDTC)
SF Consulting

Tier 3- Indonesia
MUC Consulting
VDB Loi

Adapun proses pemberian ranking atau peringkat dengan melakukan survei terhadap para pembayar pajak tentang konsultan mana yang mereka gunakan serta alasannya.

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau SPT Tahunan PPh Badan / Orang Pribadi & Pembuatan Laporan Keuangan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baca Juga : PASFINAL

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan / Orang Pribadi  dari EM TAX CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

EM Tax Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Pembuatan SPT Tahunan

EM TAX CONSULTING

JL.CILANDAK PERMAI RAYA NO.71

JAKARTA SELATAN

PH : 0857.829.55311

Tahapan Persiapan Pembuatan TP Doc

  1. Mengidentifikasi transaksi hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan transaksi pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelas. Ada perbedaan pengertian antara kedua istilah tersebut.
  2. Menentukan apakah ada kewajiban pembuatan TP Doc sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016.
  3. Membuat TP Doc sesuai Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016

Tahap 1: Identifikasi Transaksi Afiliasi

Pasal 2 PMK 213/PMK.03/2016

 Wajib Pajak yang melakukan TransaksiAfiliasi dengan:

a. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp 50.000.000.000,00

b.nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:

  1. lebih dari Rp 20.000.000.000,00… untuk transaksi barang berwujud; atau
  2. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 … untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau

c.Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang … Pajak Penghasilan,

wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 1 PMK No. 213/PMK.03/2016:

1.Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi

2.Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak

3.Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah