Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Menurut situs Dirjen Pajak,  umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

Pembayaran, Pelaporan dan Bukti Potong PPh Pasal 23

Berikut ini ketentuan pembayaran, pelaporan dan bukti potong PPh Pasal 23. 

Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di OnlinePajak, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Bukti Potong PPh Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23 di OnlinePajak. 

Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau efiling gratis di OnlinePajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Jika sebelumnya perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi OnlinePajak yang terintegrasi, mudah, otomatis dan lebih cepat. Baik Anda membuat laporan PPh 23 di OnlinePajak atau menggunakan file CSV PPh 23 dari aplikasi e-SPT, lalu mengimpornya untuk efiling pajak gratis di OnlinePajak. Sangat memudahkan akuntan yang ingin menyelesaikan pelaporan dan pembayarannya tepat waktu

Tarif PPh 23 dan Objek PPh Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23 :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :

  1. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
  2. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 danefektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

  • Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
  • Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
  • Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
  • Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:

  • Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
  • Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final. 

Lihat penjelasan lebih lanjut di tautan berikut ini mengenai jasa lain objek PPh 23.  

62 Jenis Objek PPh 23 

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Berikut ini adalah daftar lengkap objek PPh Pasal 23, tarif dan cara buat hitung, setor dan e-filing yang mudah, cepat, aman dan gratis!

Berikut ini adalahdaftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut: 

  1. Penilai (appraisal);
  2. Aktuaris;
  3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  4. Hukum;
  5. Arsitektur;
  6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape
  7. Perancang (design);
  8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
  9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
  12. Penebangan hutan;
  13. Pengolahan limbah;
  14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
  15. Perantara dan/atau keagenan;
  16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
  17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
  18. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
  19.  Mixing film;
  20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
  21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
  22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website;
  23. Internet termasuk sambungannya;
  24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
  25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 
  26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
  28. Maklon;
  29. Penyelidikan dan keamanan;
  30. Penyelenggara kegiatan atau event organizer;
  31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
  32. Pembasmian hama;
  33. Kebersihan atau cleaning service;
  34. Sedot septic tank;
  35. Pemeliharaan kolam;
  36. Katering atau tata boga;
  37.  Freight forwarding;
  38. Logistik;
  39. Pengurusan dokumen;
  40. Pengepakan;
  41. Loading dan unloading;
  42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
  43. Pengelolaan parkir;
  44. Penyondiran tanah;
  45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
  46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
  47. Pemeliharaan tanaman;
  48. Permanenan;
  49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
  50. Dekorasi;
  51. Pencetakan/penerbitan;
  52. Penerjemahan;
  53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  54. Pelayanan pelabuhan;
  55. Pengangkutan melalui jalur pipa;
  56. Pengelolaan penitipan anak;
  57. Pelatihan dan/atau kursus;
  58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
  59. Sertifikasi;
  60. Survey;
  61. Tester;
  62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pihak Pemotong PPh Pasal 23 dan Pihak yang Dikenakan PPh Pasal 23

artikel terkait : PPh 21 atas Iuran BPJS

Tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini:

1. Pihak pemotong PPh Pasal 23:

  • Badan pemerintah;
  • Subjek pajak badan dalam negeri;
  • Penyelenggara kegiatan;
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT);
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
  • Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.  

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: 

  • Wajib pajak dalam negeri;
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pengecualian PPh 23

Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas: 

  1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  • Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  • Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  • Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
  • SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  • Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Kesimpulan

  • Pemerintah telah menambahkan objek PPh Pasal 23 menjadi 62 jenis jasa lainnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.040/2015. 
  • PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
  • Tarif PPh 23 ada dua yaitu 15% dan 2% tergantung pada objek pajaknya. 
  • Ada 5 manfaat buat setor dan efiling PPh 23 di OnlinePajak, yaitu:
    • Telah disahkan DJP.
    • Cepat dan mudah (perhitungannya otomatis dan akurat).
    • Terintegrasi. Hitung, setor dan lapor pajak online PPh 23 dilakukan dalam satu aplikasi terpadu.
    • Gratis untuk buat ID billing, setor pajak online dan e-Filing PPh 23.  
    • Sedia jasa pengiriman bukti potong pajak. 

Sumber artikel : online pajak

Jasa in House Training Pajak Jakarta

Jasa in House Training Pajak  Jakarta

Jasa in House Training Pajak  Jakarta – Training atau pelatihan perpajakan dapat dilakukan secara “in house training” yaitu pelatihan karyawan/SDM perusahaan, lembaga, instansi, maupun bentuk badan usaha lainnya agar menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas khususnya di bidang perpajakan. SDM berkualitas akan membantu menjalankan bisnis perusahaan secara benar dan bahkan hal ini menjadi salah satu faktor penentu bagi kesuksesan usaha Anda. Sebagai perusahaan yang wajib membayar pajak, memiliki staff yang ahli di bidang pajak akan sangat diperlukan. Dengan adanya jasa pelatihan pajak ini diharapkan perusahaan memiliki staff-staff yang terampil khususnya dalam bidang perpajakan diserta dengan pengetahuan yang tinggi tentang sistem pajak yang berlaku.

EM Tax Consulting merupakan Konsultan Pajak di Jakarta yang menyediakan Jasa in house Training Pajak Jakarta untuk perusahaan, pemerintah, institut pendidikan atau kelompok yang menginginkan suber daya manusianya mendapatkan pelatihan secara khusus dengan metode, tujuan dan tema yang terarah. Training ini sangat di perlukan untuk membangun dan memaksimalkan potensi yang ada pada setiap individu.

Beberapa keuntungan yang didapat dari in house training pajak jakarta ini adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan kemampuan perpajakan staff yang bekerja di bidang akunting, perpajakan.
  • Memberikan aspek penting untuk pengelolaan pajak yang baik dan benar.
  • Melatih karyawan dalam pengambilan keputusan yang tepat di bidang perpajakan serta keuangan.
  • Meningkatkan kesadaran dengan pendalaman isu-isu penting yang sedang terjadi seperti persoalan transfer pricing, amandemen aturan pajak, maupun kebijakan perpajakan lainnya.
  • Memberikan dasar-dasar alur atau prosedur perpajakan dan juga integrasi sistem perpajakan perusahaan, dsb.

Jasa In House Training yang di berikan oleh EM Tax Consulting akan di kemas dengan suasana yang bisa membuat fresh sehingga menjadi ajang hiburan buat para peserta, Dan setelah training selesai peserta akan merasa lebih enjoy dengan membawa ide – ide baru untuk pengembangan perusahaaan.

EM Tax Consulting menghadirkan trainer yang memang berpengalaman di bidangnya, Sehingga masalah yang mungkin ada pada perusahaan anda akan mendapatkan solusi yang tepat.

Pembuatan dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Lebih Mudah dalam pelaksanaanya

Jasa Pembuatan SPT Tahunan
Jasa Pembuatan SPT Tahunan

Pembuatan dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Lebih Mudah dalam pelaksanaanya.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyediakan beragam fasilitas untuk pelaporan Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan. Mulai dari manual hingga elektronik.

1. Manual

Untuk yang manual bisa dilakukan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia.

Di mana, bagi yang manual akan melakukan pengisian data penghasilan, dalam formulir SPT, terdapat beberapa kolom yang harus di isi seperti nilai harta. Contohnya seperti rumah, kendaraan, perhiasan, deposito yang nilainya material.

Untuk manual, serta formulir sudah diisi sesuai yang ditentukan, maka tahap selanjutnya mengambil nomor antrean pembayaran di KPP, setelah itu menyerahkan berkas kepada petugas di loket untuk diproses, dan selanjutnya mendapatkan bukti penyerahan SPT.

Untuk proses secara manual kebanyakan masih dikeluhkan oleh masyarakat lantaran antreannya yang panjang. Dengan begitu, Ditjen Pajak menyediakan pelaporan secara online melalui e-filing.

2. e-filing

Mengenai cara pelaporan SPT Tahunan PPh via e-filling, harus didukung dengan sistem komputerisasi yang didukung oleh signal internet.

Pelaporan bisa langsung mengunjungi website Ditjen Pajak yang berada di alamat djponline.pajak.go.id dan memilih kolom layanan e-filing. Tahap selanjutnya, wajib pajak mengisi formulir SPT yang telah disiapkan dan mengisi sesuai dengan panduan yang ada.

Setelah mengisi, maka WP harus mengambil dan mengisi kode verifikasi data pengisian SPT Tahunan PPh, jika sudah melalui tahap ini WP tinggal mengirim laporan tersebut dan tidak lama setelah mengirim akan mendapatkan bukti penerimaan laporan SPT elektronik yang dikirimkan ke email WP.

“Pake e-filling dipandu oleh djp online, buka aja. SPT itu kan melaporkan penghasilan dan harta. Penghasilan macem-macem itemnya termasuk PTKP, PPh terutang, kredit pajak, semua harta,” tambahnya.

Apabila Anda Kesulitan dalam Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan Orang Pribadi

EM Tax Consulting Menyediakan Jasa Pembuatan / Penyusunan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan OrangPribadi Hub : 0857-82955311

3. e-form

Pelaporan baru bernama e-form hampir mirip dengan e-filing.

Pada e-form, wajib pajak (WP) diberikan pilihan yang sebelumnya tidak ada pada e-filing. Yakni, WP baik pribadi maupun badan bisa mengunguh formulir SPT terlebih dahulu dan mengisinya bisa kapan saja.

Pada e-filing, WP dipastikan harus selesai dalam waktu itu juga, maksudnya setiap WP yang memilih menggunakan e-filing maka pengisian harus selesai pada saat itu juga, sebab jika tidak diselesaikan maka WP akan mengulang kembali dari awal dalam melakukan pengisian formulir.

Mengutip data Ditjen Pajak, e-form merupakan layanan pelaporan SPT Tahunan PPh yang perpaduan atara manual dengan elektronik. Berbentuk formulir elektronik (file berekstensi .XFDL), membutuhkan aplikasi viewer yang harus diinstal dan bisa digunakan untuk seluruh formulit SPT.

Latar belakang diluncurkan fasilitas baru ini karena ada beberapa kendala, seperti dalam pengisian secara manual, para WP dihadapi oleh antrean yang panjang. Dalam e-filing, kendalanya akses melambat saat peak time dan jaringan internet sering terputus, sehingga WP harus mengulang dari awal.

Jenis layanan e-form, yaitu terdapat SPT Tahunan OP 17770S yang ditujukan untuk satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya dan atau dikenakan PPh Final dan atau bersifat final. Lalu adapula layanan SPT Tahunan OP 1770 yang ditujukan dari usaha atau pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya dan atau dikenakan PPh Final dan atau bersifat final.

Cara untuk menggunakan e-form, WP pribadi maupun badan bisa langsung mengunjungi website djponline.pajak.go.id dengan akun DJP Online dengan melakukan penambahan hak akses e-form pada bagian profil, jika belum ada.

baca juga : Jasa kontruksi

Selanjutnya, pilih layanan e-form dan masuk ke dashboard atau klik menu buat SPT pada bagian atas halaman. Setelah itu, pilih jenis SPT, Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. Pada saat ini, WP akan mengunduh e-form dan nomor registrasi (token) akan dikirim ke email WP.

Setelah mengunduh, WP bisa melakukan pengisian SPT secara offline yang artinya bisa diisi tidak pada saat setelah mengunduh, jika sudah selesai mengisi kembali mengunjungi website dan mengisi nomor registrasi dan klik tombol submit lalu WP mengunggah SPT yang telah diisi dan WP akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik yang dikirim ke email WP.

Bagi WP yang ingin melakukan penyerahan SPT Tahunan PPh melalui e-form, langkah pertamanya mendaftar atau membuat akun baru di website djponline.pajak.go.id lalu klik daftar, selanjutnya isi NPWP, EFIN, dan kode kenamanan, lalu klik verifikasi.

Sistem akan mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan link aktivasi melalui email yang telah didaftarkan, klik link aktivasi tersebut. Setelah akun diaktifkan, silahkan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah dibuat.

Jasa Kontruksi

Pengertian

  1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi;
  2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
  3. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
  4. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
  5. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
  6. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
  7. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya;
  8. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan;

Subjek dan Objek Pajak

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha di bidang jasa konstruksi.

Tarif

Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan sebagai berikut :

Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan Klasifikasi Usaha Tarif Sifat
Pelaksanaan Konstruksi Kecil 2% (*) Final
Menengah dan Besar 3% (*) Final
Perencanaan dan Pengawasan Kecil, Menengah dan Besar 4% (*) Final

Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan Tarif Sifat
Pelaksanaan Konstruksi 4% (*) Final
Perencanaan dan Pengawasan 6% (*) Final

(*) dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Ketentuan ini berlaku 1 Agustus 2008, dalam hal :

  1. Kontrak yg ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dan pembayaran dari kontrak atau bagian dari kontrak tersebut dilakukan s.d tgl 31 Desember 2008 tunduk pada ketentuan lama;
  2. Kontrak yg ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dan pembayaran dari kontrak atau bagian dari kontrak tersebut setelah tgl 31 Desember 2008, maka :
    1. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa s.d 31 Desember 2008, maka tunduk pada ketentuan lama;
    2. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa setelah 31 Desember 2008, maka tunduk pada ketentuan baru.

Tata Cara Pemotongan

  1. Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin.
  2. Bila pengguna jasa adalah selain huruf a, disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin.

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan

  1. Dalam hal Pajak Penghasilan yang terutang melalui pemotongan, maka Pembayaran atau penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
  2. Dalam hal Pajak Penghasilan terutang harus disetor sendiri oleh yang penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa masa pajak berakhir;
  3. Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
    Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Jasa Penyusunan TP Doc | Transfer Pricing Documentation

Jasa penyusunan Transfer Pricing Documentation termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

Bukan rahasia umum untuk meminimalisasikan pajak, perusahaan sering melakukan transfer pricing guna memaksimalkan keuntungan. Bagi kalangan pebisnis, pajak tetap saja dipandang sebagai beban yang mengurangi kecil keuntungan. Atas dasar itu wajar jika mereka merekayasa suatu transaksi untuk meminimalisasi beban pajak dengan transfer pricing.

Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam satu negara (domestic transfer pricing), bisa juga berada di negara yang berbeda (international transfer pricing).

Transfer pricing, terutama international transfer pricing, dapat menimbulkan permasalahan apabila digunakan untuk kepentingan penghindaran pajak. Dengan international transfer pricing, perusahaan-perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, sedangkan perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang serendah-rendahnya.

Jasa penyusunan Transfer Pricing Dokumentasi termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

KAPAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION MULAI DIBERLAKUKAN?

Peraturan mengenai dokumentasi transfer pricing ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik-praktik “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” dan terlibat aktif dalam proyek dilaksanakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) tersebut untuk kepentingan konsistensi harga transfer global.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak.

  • Tujuan akhir BEPS adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
  • BEPS muncul karena peraturan perpajakan yang ada di negara-negara di dunia tidak berkembang secepat dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi.
  • Transaksi dan interaksi bisnis lintas batas negara secara bersamaan memungkinkan terjadinya interaksi regulasi perpajakan antarnegara.
  • Salah satu produk ekonomi global yang sangat signifikan adalah kemunculan perusahaan multinasional atau MNEs.
  • MNEs adalah perusahaan atau korporasi yang memiliki tempat usaha di banyak negara, dan memiliki atau memanfaatkan apa yang disebut derngan rantai nilai global atau Global Value Chains (GVCs).

Kantor Konsultan Pajak Edy & Rekan

Jl.Cilandak Permai Raya No 7A

Jakarta Selatan.

Telp                       : 021-75818605

Mobile                   : 085782955511

www.em-konsultanpajak.com

www.konsultanpajakinfo.com

www.konsultapajakdepok.com

www.mykonsultanpajak.com