ASPEK PPH PASAL 21 PADA IURAN BPJS

ASPEK PPH PASAL 21 PADA IURAN BPJS

Aspek PPh pasal 21 pada iuran BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan,pemerintah memang mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pegawainya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk dapat mengikuti BPJS Kesehatan, setiap peserta wajib membayar iuran premi kepada BPJS Kesehatan. Besarnya iuran premi tergantung pada fasilitas kesehatan yang nantinya akan diakses oleh peserta.

Aspek PPh Pasal 21

Iuran BPJS adalah salah satu komponen dalam perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Banyak pemotong yang melakukan kesalahan saat mengklasifikasikan iuran BPJS sebagai pengurang/penambah penghasilan bruto, baik iuran tersebut dibayar oleh pemberi kerja ataupun dibayar sendiri oleh karyawan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf N UU PPh, premi asuransi merupakan objek PPh. Dengan demikian, atas pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan, baik yang ditanggung oleh perusahaan maupun yang dibayar sendiri oleh pegawai, merupakan objek PPh pasal 21. Apabila pembayaran iuran premi ditanggung oleh perusahaan maka merupakan objek PPh pasal 21 dan dapat dibiayakan oleh perusahaan, akan tetapi apabila dibayar sendiri oleh pegawai iuran premi tersebut tetap menjadi objek PPh pasal 21; akan tetapi tidak boleh menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 pegawai.

Kemudian, apabila suatu saat pegawai tersebut mengklaim dan menerima manfaat atas fasilitas kesehatan yang diaksesnya dari BPJS Kesehatan, maka penerimaan manfaat tersebut bukanlah objek PPh pasal 21. Sementara, atas iuran premi BPJS Kesehatan yang dibayar oleh perusahaan, boleh menjadi biaya secara fiskal.

baca juga artikel : SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PJ/2016, pada pasal 5 ayat 1 huruf C dan I berbunyi, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/PPh pasal 26. Dan dalam pasal 8 menyebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja, dan atas penghasilan tersebut digunakan sebagai pengurang seluruh penghasilan bruto.

Sehingga dapat dikategorikan bahwa Premi yang dibayarkan dalam BPJS, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

aspek pph 21 pada iuran bpjs
aspek pph 21 pada iuran bpjs

Bantuan Iuran bagi peserta yang berhak menerima dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Iuran yang dibayaran peserta kepada BPJS Kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan: dan atau BPJS Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan dan atau program jaminan kematian tidak dapat dibiayakan oleh peserta dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terhutang. Iuran yang dibayarkan Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun dapat dibiayakan oleh Peserta dalam menghitung pajak penghasilan terutangnya.

Dengan demikian, dari penjabaran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Premi BPJS Kesehatan, Premi JKK, JKM dapat ditambahkan dalam perhitungan bruto penghasilan apabila ditanggung oleh pemberi kerja, dan Iuran JHT, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Iuran Pensiun tidak dapat menambah perhitungan penghasilan bruto walaupun ditanggung oleh pemberi kerja. Dan kategori Premi BPJS yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah apabila premi tersebut dibayarkan oleh karyawan, yaitu Iuran JHT, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Iuran Pensiun akan tetapi premi BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh karyawan tidak dapat mengurangi penghasilan bruto.

Untuk Informasi Perhitungan PPh 21 Selengkapnya bisa segera hubungi EM Tax Consultant

EM TAX CONSULTANT

Jl.Cilandak Permai Raya No 7

Jakarta Selatan

0857 -829 -55311

MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25

MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari atau meminimalkan potensi terjadinya kelebihan bayar PPh akibat pelunasan PPh yang dilakukan selama tahun berjalan melalui mekanisme pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga/lawan transaksi dengan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar. Pada artikel berikut akan diuraikan mengenai cara menghindari kelebihan pembayaran PPh pada akhir tahun dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan penyetoran PPh Pasal 25 selama tahun berjalan apabila pembayaran PPh Pasal 25 ini diperkirakan akan menyebabkan terjadinya kelebihan bayar PPh.

baca juga : Pajak Penghasilan PPh Pasal 29

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 terdapat dalam Ketentuan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 yang harus disetor (angsuran PPh di tahun berjalan), apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, ternyata Wajib Pajak mengalami penurunan penghasilan yang akan diperoleh dalam tahun berjalan dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya dan Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25.

Wajib Pajak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak dapat menunjukkan terjadinya penurunan Pajak Penghasilan sehingga PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25.

Sebagaimana kita ketahui bahwa PPh terutang yang menjadi dasar untuk penghitungan besarnya PPh Pasal 25 pada tahun berjalan adalah PPh terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya (tahun pajak terakhir).

Sebagai ilustrasi, PT ABC pada tahun pajak 2013 memperoleh penghasilan dengan PPh terutang adalah sebesar Rp 300.000.000. Besarnya PPh yang telah disetorkan dan yang dipotong oleh pihak ketiga selama tahun 2013 (yang dapat dijadikan sebagai kredit pajak pengurang PPh terutang) terdiri dari:

  • PPh Pasal 25 yang disetor sendiri sebesar Rp 210.000.000.
  • PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga sebesar Rp 60.000.000.

Sehingga PPh Pasal 29 yang harus disetorkan sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah sebesar Rp 30.000.000. Asumsi bahwa PPh Pasal 25 yang disetor setiap bulannya untuk periode Januari 2014 s.d. Maret 2014 adalah Rp 15.000.000 per bulan mengikuti setoran pada bulan Desember 2013.

Berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013, maka selama tahun 2014, mulai masa April 2014 sampai dengan Desember 2014 harus menyetorkan PPh Pasal 25 dengan besarnya setiap bulan adalah:

PPh Terutang tahun 2013 yang menjadi dasar perhitungan            Rp         300.000.000

( – ) Kredit Pajak yang dipotong pihak ketiga (PPh Pasal 22, 23)  Rp           60.000.000

PPh yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 25                        Rp         240.000.000

PPh Pasal 25 setiap bulannya dari April 2014 s.d. Desember 2014 Rp 240.000.000 : 12 bulan   Rp 20.000.000

Pada akhir bulan Juli 2014 diketahui bahwa penghasilan yang diterima oleh PT ABC akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penghasilan pada tahun 2013 dan berdasarkan realisasi penghasilan yang diperoleh selama semester I tahun 2014 serta proyeksi penghasilan yang akan diterima pada semester II tahun 2014 diketahui bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk seluruh penghasilan yang diterima/akan diterima di tahun 2014 hanya mencapai Rp 210.000.000 dan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga diproyeksikan sebesar Rp 60.000.000.

Penentuan Besarnya Penurunan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, maka penurunan PPh terutang berdasarkan proyeksi perhitungan tahun 2014 ini harus kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25 tahun 2014 supaya Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

PPh yang terutang yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25 tahun 2014 bagi PT ABC adalah dari PPh yang terutang di SPT Tahunan PPh Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 300.000.000. Dengan demikian, maka nilai 75% dari PPh Terutang tahun 2013 adalah sebesar Rp 225.000.000 (=Rp 300.000.000 x 75%). Karena berdasarkan proyeksi, besarnya PPh terutang yang akan diperoleh PT ABC di tahun 2014 adalah sebesar Rp 210.000.000 atau kurang dari 75% dari PPh yang terutang tahun 2013 yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25, maka PT ABC berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 & Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 secara tertulis tentang besarnya PPh Pasal 25 yang diminta yang disertai dengan:

-penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan realisasi penghasilan yang telah diterima hingga saat pengajuan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ditambah dengan proyeksi besarnya PPh yang akan terutang atas penghasilan yang akan diperoleh sejak pengajuan permohonan hingga akhir tahun pajak.

  • Perhitungan PPh Pasal 25 setelah pengurangan berdasarkan perhitungan dan proyeksi PPh terutang dalam tahun berjalan.
  • Serta dokumen-dokumen yang dapat mendukung terhadap proyeksi pengurangan penghasilan selama tahun berjalan.

Jangka Waktu Proses Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 oleh Kantor Pelayanan Pajak

Permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili Wajib Pajak tersebut terdaftar. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini paling lama satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan ini. Apabila jangka waktu bagi Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini telah terlewat dan belum diberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

liat juga : Konsultan Pajak info

Wajib Pajak yang memperoleh persetujuan pengurangan PPh Pasal 25, maka pembayaran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan (hingga bulan Desember) setelah persetujua permohonan terbit adalah sesuai dengan nilai pengurangan PPh Pasal 25 yang telah mendapatkna persetujuan tersebut.

Jasa in House Training Pajak Jakarta

Jasa in House Training Pajak  Jakarta

Jasa in House Training Pajak  Jakarta – Training atau pelatihan perpajakan dapat dilakukan secara “in house training” yaitu pelatihan karyawan/SDM perusahaan, lembaga, instansi, maupun bentuk badan usaha lainnya agar menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas khususnya di bidang perpajakan. SDM berkualitas akan membantu menjalankan bisnis perusahaan secara benar dan bahkan hal ini menjadi salah satu faktor penentu bagi kesuksesan usaha Anda. Sebagai perusahaan yang wajib membayar pajak, memiliki staff yang ahli di bidang pajak akan sangat diperlukan. Dengan adanya jasa pelatihan pajak ini diharapkan perusahaan memiliki staff-staff yang terampil khususnya dalam bidang perpajakan diserta dengan pengetahuan yang tinggi tentang sistem pajak yang berlaku.

EM Tax Consulting merupakan Konsultan Pajak di Jakarta yang menyediakan Jasa in house Training Pajak Jakarta untuk perusahaan, pemerintah, institut pendidikan atau kelompok yang menginginkan suber daya manusianya mendapatkan pelatihan secara khusus dengan metode, tujuan dan tema yang terarah. Training ini sangat di perlukan untuk membangun dan memaksimalkan potensi yang ada pada setiap individu.

Beberapa keuntungan yang didapat dari in house training pajak jakarta ini adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan kemampuan perpajakan staff yang bekerja di bidang akunting, perpajakan.
  • Memberikan aspek penting untuk pengelolaan pajak yang baik dan benar.
  • Melatih karyawan dalam pengambilan keputusan yang tepat di bidang perpajakan serta keuangan.
  • Meningkatkan kesadaran dengan pendalaman isu-isu penting yang sedang terjadi seperti persoalan transfer pricing, amandemen aturan pajak, maupun kebijakan perpajakan lainnya.
  • Memberikan dasar-dasar alur atau prosedur perpajakan dan juga integrasi sistem perpajakan perusahaan, dsb.

Jasa In House Training yang di berikan oleh EM Tax Consulting akan di kemas dengan suasana yang bisa membuat fresh sehingga menjadi ajang hiburan buat para peserta, Dan setelah training selesai peserta akan merasa lebih enjoy dengan membawa ide – ide baru untuk pengembangan perusahaaan.

EM Tax Consulting menghadirkan trainer yang memang berpengalaman di bidangnya, Sehingga masalah yang mungkin ada pada perusahaan anda akan mendapatkan solusi yang tepat.

Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta menurut World Tax

daftar konsultan pajak
daftar konsultan pajak

 

Baru baru ini World Tax mengeluarkan Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta, Indonesia maksudnya. World Tax yang merupakan panduan komprehensif untuk perusahaan pajak terkemuka di dunia melakukan survei dalam konsultan pajak terbaik di dunia. World Tax melakukan survey konsultan pajak di Indonesia dan berikut merupakan daftar nama konsultan pajak terbaik di Indonesia tahun 2017 dalam websitenya itrworldtax.com bisa dilihat dibawah ini :

Tier 1- Indonesia
Deloitte
EY
Hadiputranto, Hadinoto & Partners
KPMG
PB Taxand, Taxand Indonesia
PwC

Tier 2- Indonesia
Danny Darussalam Tax Centre (DDTC)
SF Consulting

Tier 3- Indonesia
MUC Consulting
VDB Loi

Adapun proses pemberian ranking atau peringkat dengan melakukan survei terhadap para pembayar pajak tentang konsultan mana yang mereka gunakan serta alasannya.

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau SPT Tahunan PPh Badan / Orang Pribadi & Pembuatan Laporan Keuangan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baca Juga : PASFINAL

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan / Orang Pribadi  dari EM TAX CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

EM Tax Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Pembuatan SPT Tahunan

EM TAX CONSULTING

JL.CILANDAK PERMAI RAYA NO.71

JAKARTA SELATAN

PH : 0857.829.55311

Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Kami melayani Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa Di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Laporan Keuangan adalah suatu informasi yang sangat penting untuk melihat kemajuan usaha, memelihara harta, dasar patokan untuk membuat keputusan bisnis bagi kemajuan perusahaan di waktu yang akan datang dan berbagai kegunaan lainnya.

Tanpa Laporan Keuangan tentu akan sulit melakukan hal tersebut. Anda owner perusahaan, tidak mampu membuat Laporan Keuangan Perusahaan atau kesulitan membuat Laporan Keuangan Perusahaan, kami menyediakan pelayanan pembuatan Laporan Keuangan, baik Laporan Keuangan Bulanan maupun Laporan Keuangan Tahunan dengan harga yang terjangkau.

Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN
Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Kami melayani Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa Di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

baca juga : Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Kami akan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu Prinsip-Prinsip Standar Akuntansi dan Keuangan (“PSAK”) selama tahun berjalan yang dimulai dari awal tahun (bulan Januari tahun berjalan) dan menyediakan laporan keuangan (financial statements) sebagai berikut :

  • Journal Entry;
  • Buku besar dan sub buku besar (general ledger dan sub-general ledger);
  • Neraca saldo (Balance Sheet);
  • Laporan Laba Rugi (Profit & Loss Statement);
  • Arus Kas (Cash Flow Statement); dan
  • Daftar aktiva tetap dan biaya penyusutan (List of Fixed Assets and Depreciation Expense).

Laporan Keuangan Perusahaan atau Badan atauUMKM sangat dibutuhkan untuk Pembuatan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan karena syarat utama dari Pelaporan SPT Tahunan PPh badan adalah harus dilampirkannya

1.Neraca & Laporan Rugi Laba

2.Daftar Aktiva

Neraca , Laporan Rugi/Laba dan daftar aktiva sangat dibutuhkan dalam pembuatan SPT Tahunan PPh Badan untuk dapat Menghitung berapa jumlah Pajak yg akan terhutang pada tahun yang bersangkutan.

Laporan Rugi / Laba juga sebagai dasar untuk pembuatan Rekonsiliasi Fiskal agar penyajian Laporan Keuangan Komersial harus equal dengan laporan SPT Masa dari semua jenis pajak

Apabila Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak dan Laporan Keuangan Bulanan serta Tahunan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan Mengenai Jasa Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan Keuangan Perusahaan dari EM Tax Consulting. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih

EM Tax Consulting
Jl.Cilandak Permai Raya No.7A
Jakarta Selatan
Info : 0857-829-55311

Tahapan Persiapan Pembuatan TP Doc

  1. Mengidentifikasi transaksi hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan transaksi pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelas. Ada perbedaan pengertian antara kedua istilah tersebut.
  2. Menentukan apakah ada kewajiban pembuatan TP Doc sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016.
  3. Membuat TP Doc sesuai Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016

Tahap 1: Identifikasi Transaksi Afiliasi

Pasal 2 PMK 213/PMK.03/2016

 Wajib Pajak yang melakukan TransaksiAfiliasi dengan:

a. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp 50.000.000.000,00

b.nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:

  1. lebih dari Rp 20.000.000.000,00… untuk transaksi barang berwujud; atau
  2. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 … untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau

c.Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang … Pajak Penghasilan,

wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 1 PMK No. 213/PMK.03/2016:

1.Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi

2.Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak

3.Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Jasa Kontruksi

Pengertian

  1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi;
  2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
  3. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
  4. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
  5. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
  6. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
  7. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya;
  8. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan;

Subjek dan Objek Pajak

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha di bidang jasa konstruksi.

Tarif

Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan sebagai berikut :

Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan Klasifikasi Usaha Tarif Sifat
Pelaksanaan Konstruksi Kecil 2% (*) Final
Menengah dan Besar 3% (*) Final
Perencanaan dan Pengawasan Kecil, Menengah dan Besar 4% (*) Final

Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan Tarif Sifat
Pelaksanaan Konstruksi 4% (*) Final
Perencanaan dan Pengawasan 6% (*) Final

(*) dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Ketentuan ini berlaku 1 Agustus 2008, dalam hal :

  1. Kontrak yg ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dan pembayaran dari kontrak atau bagian dari kontrak tersebut dilakukan s.d tgl 31 Desember 2008 tunduk pada ketentuan lama;
  2. Kontrak yg ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dan pembayaran dari kontrak atau bagian dari kontrak tersebut setelah tgl 31 Desember 2008, maka :
    1. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa s.d 31 Desember 2008, maka tunduk pada ketentuan lama;
    2. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa setelah 31 Desember 2008, maka tunduk pada ketentuan baru.

Tata Cara Pemotongan

  1. Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin.
  2. Bila pengguna jasa adalah selain huruf a, disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin.

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan

  1. Dalam hal Pajak Penghasilan yang terutang melalui pemotongan, maka Pembayaran atau penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
  2. Dalam hal Pajak Penghasilan terutang harus disetor sendiri oleh yang penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa masa pajak berakhir;
  3. Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
    Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Jasa Penyusunan TP Doc | Transfer Pricing Documentation

Jasa penyusunan Transfer Pricing Documentation termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

Bukan rahasia umum untuk meminimalisasikan pajak, perusahaan sering melakukan transfer pricing guna memaksimalkan keuntungan. Bagi kalangan pebisnis, pajak tetap saja dipandang sebagai beban yang mengurangi kecil keuntungan. Atas dasar itu wajar jika mereka merekayasa suatu transaksi untuk meminimalisasi beban pajak dengan transfer pricing.

Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam satu negara (domestic transfer pricing), bisa juga berada di negara yang berbeda (international transfer pricing).

Transfer pricing, terutama international transfer pricing, dapat menimbulkan permasalahan apabila digunakan untuk kepentingan penghindaran pajak. Dengan international transfer pricing, perusahaan-perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, sedangkan perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang serendah-rendahnya.

Jasa penyusunan Transfer Pricing Dokumentasi termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

KAPAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION MULAI DIBERLAKUKAN?

Peraturan mengenai dokumentasi transfer pricing ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik-praktik “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” dan terlibat aktif dalam proyek dilaksanakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) tersebut untuk kepentingan konsistensi harga transfer global.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak.

  • Tujuan akhir BEPS adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
  • BEPS muncul karena peraturan perpajakan yang ada di negara-negara di dunia tidak berkembang secepat dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi.
  • Transaksi dan interaksi bisnis lintas batas negara secara bersamaan memungkinkan terjadinya interaksi regulasi perpajakan antarnegara.
  • Salah satu produk ekonomi global yang sangat signifikan adalah kemunculan perusahaan multinasional atau MNEs.
  • MNEs adalah perusahaan atau korporasi yang memiliki tempat usaha di banyak negara, dan memiliki atau memanfaatkan apa yang disebut derngan rantai nilai global atau Global Value Chains (GVCs).

Kantor Konsultan Pajak Edy & Rekan

Jl.Cilandak Permai Raya No 7A

Jakarta Selatan.

Telp                       : 021-75818605

Mobile                   : 085782955511

www.em-konsultanpajak.com

www.konsultanpajakinfo.com

www.konsultapajakdepok.com

www.mykonsultanpajak.com