Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Menurut situs Dirjen Pajak,  umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

Pembayaran, Pelaporan dan Bukti Potong PPh Pasal 23

Berikut ini ketentuan pembayaran, pelaporan dan bukti potong PPh Pasal 23. 

Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di OnlinePajak, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Bukti Potong PPh Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23 di OnlinePajak. 

Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau efiling gratis di OnlinePajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Jika sebelumnya perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi OnlinePajak yang terintegrasi, mudah, otomatis dan lebih cepat. Baik Anda membuat laporan PPh 23 di OnlinePajak atau menggunakan file CSV PPh 23 dari aplikasi e-SPT, lalu mengimpornya untuk efiling pajak gratis di OnlinePajak. Sangat memudahkan akuntan yang ingin menyelesaikan pelaporan dan pembayarannya tepat waktu

Tarif PPh 23 dan Objek PPh Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23 :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :

  1. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
  2. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 danefektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

  • Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
  • Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
  • Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
  • Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:

  • Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
  • Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final. 

Lihat penjelasan lebih lanjut di tautan berikut ini mengenai jasa lain objek PPh 23.  

62 Jenis Objek PPh 23 

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Berikut ini adalah daftar lengkap objek PPh Pasal 23, tarif dan cara buat hitung, setor dan e-filing yang mudah, cepat, aman dan gratis!

Berikut ini adalahdaftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut: 

  1. Penilai (appraisal);
  2. Aktuaris;
  3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  4. Hukum;
  5. Arsitektur;
  6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape
  7. Perancang (design);
  8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
  9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
  12. Penebangan hutan;
  13. Pengolahan limbah;
  14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
  15. Perantara dan/atau keagenan;
  16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
  17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
  18. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
  19.  Mixing film;
  20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
  21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
  22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website;
  23. Internet termasuk sambungannya;
  24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
  25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 
  26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
  28. Maklon;
  29. Penyelidikan dan keamanan;
  30. Penyelenggara kegiatan atau event organizer;
  31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
  32. Pembasmian hama;
  33. Kebersihan atau cleaning service;
  34. Sedot septic tank;
  35. Pemeliharaan kolam;
  36. Katering atau tata boga;
  37.  Freight forwarding;
  38. Logistik;
  39. Pengurusan dokumen;
  40. Pengepakan;
  41. Loading dan unloading;
  42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
  43. Pengelolaan parkir;
  44. Penyondiran tanah;
  45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
  46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
  47. Pemeliharaan tanaman;
  48. Permanenan;
  49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
  50. Dekorasi;
  51. Pencetakan/penerbitan;
  52. Penerjemahan;
  53. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  54. Pelayanan pelabuhan;
  55. Pengangkutan melalui jalur pipa;
  56. Pengelolaan penitipan anak;
  57. Pelatihan dan/atau kursus;
  58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
  59. Sertifikasi;
  60. Survey;
  61. Tester;
  62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pihak Pemotong PPh Pasal 23 dan Pihak yang Dikenakan PPh Pasal 23

artikel terkait : PPh 21 atas Iuran BPJS

Tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini:

1. Pihak pemotong PPh Pasal 23:

  • Badan pemerintah;
  • Subjek pajak badan dalam negeri;
  • Penyelenggara kegiatan;
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT);
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
  • Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.  

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: 

  • Wajib pajak dalam negeri;
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pengecualian PPh 23

Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas: 

  1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  • Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  • Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  • Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
  • SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  • Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Kesimpulan

  • Pemerintah telah menambahkan objek PPh Pasal 23 menjadi 62 jenis jasa lainnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.040/2015. 
  • PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
  • Tarif PPh 23 ada dua yaitu 15% dan 2% tergantung pada objek pajaknya. 
  • Ada 5 manfaat buat setor dan efiling PPh 23 di OnlinePajak, yaitu:
    • Telah disahkan DJP.
    • Cepat dan mudah (perhitungannya otomatis dan akurat).
    • Terintegrasi. Hitung, setor dan lapor pajak online PPh 23 dilakukan dalam satu aplikasi terpadu.
    • Gratis untuk buat ID billing, setor pajak online dan e-Filing PPh 23.  
    • Sedia jasa pengiriman bukti potong pajak. 

Sumber artikel : online pajak

Kurs Pajak (5 Desember 2018 – 11 Desember 2018)

Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/KM.10/2018 tanggal 4 Desember 2018.

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

Baca juga artikel : Konsultan Pajak

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

No Mata Uang (Kode) Satuan Nilai
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 1 14,396.00
2 Dolar Australia (AUD) 1 10,522.46
3 Dolar Kanada (CAD) 1 10,855.28
4 Kroner Denmark (DKK) 1 2,188.91
5 Dolar Hongkong (HKD) 1 1,840.02
6 Ringgit Malaysia (MYR) 1 3,439.89
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 1 9,881.29
8 Kroner Norwegia (NOK) 1 1,680.27
9 Poundsterling Inggris (GBP) 1 18,401.93
10 Dolar Singapura (SGD) 1 10,493.19
11 Kroner Swedia (SEK) 1 1,586.79
12 Franc Swiss (CHF) 1 14,441.90
13 Yen Jepang (JPY) 100 12,674.24
14 Kyat Myanmar (MMK) 1 9.07
15 Rupee India (INR) 1 205.08
16 Dinar Kuwait (KWD) 1 47,317.18
17 Rupee Pakistan (PKR) 1 105.67
18 Peso Philipina (PHP) 1 274.50
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 1 3,836.73
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 1 80.20
21 Baht Thailand (THB) 1 437.35
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 1 10,534.31
23 Euro (EUR) 1 16,334.46
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1 2,076.72
25 Won Korea (KRW) 1 12.84

Sumber: situs web Kementerian Keuangan RI

Kurs pajak minggu sebelumnya (28 November 2018 – 4 Desember 2018)

Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Online Dengan eFiling Pajak

Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Online Dengan eFiling Pajak

eFiling Pajak merupakan aplikasi pelayanan pajak yang menyediakan sistem pelaporan SPT Pajak Tahunan secara online melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Jika Anda ingin menggunakan aplikasi efiling Pajak ini, sebelumnya Anda diwajibkan memiliki nomor e-FIN yang bisa Anda peroleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dimana NPWP Anda terdaftar.

Setelah Anda mendapatkan nomor e-FIN, lakukan registrasi pendaftaran akun DJP Online melalui sistus ; djponline.pajak.go.id, dengan cara memasukkan nomor NPWP dan E-FIN.

Sebagai informasi batas akhir penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) Pribadi atas penghasilan yang diperoleh selama Tahun 2016 akan berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017.

Untuk lebih jelasnya prosedur lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) Pribadi bisa Anda lihat pada gambar infografis berikut ini :

Bagi Anda yang ingin melaporkan SPT Tahunan, ada beberapa jenis SPT elektronik yang bisa Anda pilih, jangan sampai salah dalam memilih jenis SPT Tahunan atau tidak sesuai dengan data diri Anda, adapun jenis Formulir SPT tersebut adalah:

1. Formulir SPT 1770 S ;

Apabila Anda memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp. 60 juta pertahun, diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja, dan memperoleh penghasilan lainnya bukan dari usaha atau pekerjaan bebas; Berikut ini : Cara Lapor SPT Pajak Online via Formulir 1770 S

2.Formulir SPT 1770 SS ;

Apabila Anda memiliki penghasilan bruto lebih kecil dari Rp. 60 juta pertahun, diperoleh hanya dari satu pemberi kerja, dan memperoleh penghasilan lainnya bukan dari usaha atau pekerjaan bebas; akan dijelaskan pada artikel ini ;

  1. Formulir SPT 1770,

Apabila Anda Pengusaha atau pemilik pekerjaan bebas seperti : Dokter, Pengacara, Konsultan, Notaris, Akuntan, Arsitektur

Cara mengisi Formulir SPT 1770 ini anda harus terlebih dahulu harus mengisi SPT secara manual : berikut ini Anda bisa mendownload Formulir SPT 1770, Formatnya dalam bentuk PDF dengan penjumlahan nilai secara otomatis, dan nilai PTKP sesuai dengan yang berlaku saat ini.

Namun jika Anda ingin lapor SPT 1770 secara online, DJP hanya menerima upload Formulir SPT 1770 yang dibuat menggunakan aplikasi e-SPT dari Ditjen Pajak.

Proses Registrasi & Lapor SPT Tahunan menggunakan eFiling Pajak

Seperti yang telah disebutkan di awal, ada 3 tahapan jika Anda ingin lapor SPT melalui aplikasi DJP Online antara lain ;

  1. Permohonan Electronic Filing Identification Number (e-FIN);
  2. Proses Pendaftaran Akun DJP Online;
  3. Lapor SPT Tahuan via efiling Pajak;

Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi via Efiling Pajak – Formulir 1770 SS

Sebelum Anda mengisi Formulir ini sebaiknya siapkan terlebih dahulu bukti potong PPh 1771-A1 dan 1771-A2 (Formulir bukti pemotongan gaji rutin Anda atas Pajak Penghasilan PPh 21), dari Bendahara Perusahaan.

Berikut cara lapor SPT Tahunan untuk WP Pribadi dengan penghasilan dibawah 60 juta per Tahun, Formulir yang digunakan adalah 1770SS :

  • Setelah Anda memiliki Akun di DJP Online, Login kembali ke situs DJP Online melalui: https://djponline.pajak.go.id/ , masukkan nomor NPWP, Password Login Anda, masukkan kode captcha, klik tombol login;
  • Untuk mengisi SPT Tahunan, klik tombol e-Filing;
  • Klik tombol buat SPT;
  • Setelah itu muncul formulir seperti dibawah ini; jawablah seluruh pertanyaan seperti gambar berikut, setelah itu akan otomatis muncul tombol SPT 1770 SS dan klik tombol tersebut;
  • Masukkan Tahun Pajak 2016, dan pilihlah status normal, jika Anda baru pertama kali mengisi SPT Pajak Tahun 2016;
  • Isian berupa data penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Isilah data Bagian A, mengenai data Pajak Penghasilan, sesuai dengan Formulir Bukti Potong 1771-A1 dan 1771-A2; Berikut referensi tarif PTKP 2016
  • Isian bagian B, mengenai penghasilan yang dikenakan PPh Final contohnya penghasilan dari bunga tabungan dan deposito, pajak undian berhadiah, pesangon, pendapatan atas sewa menyewa tanah atau bangunan, penerimaan deviden, pendapatan jual beli saham di bursa efek, jika tidak ada penghasilan dari kegiatan tersebut kosongkan saja nilainya, dan klik tombol lanjutkan;
  • Kolom isian C, mengenai jumlah seluruh harta dan kewajiban yang Anda miliki pada saat akhir tahun pajak bersangkutan;
  • Kolom isian D, adalah pernyataan dari Anda bahwa data yang telah Anda masukkan adalah benar dan menyanggupi sanksi hukum sesuai perundangan yang berlaku; pilihlah tanda centang kotak setuju, dan klik tombol berikutnya;
  • Klik tanda sini berwana orange, untuk meminta kode verifikasi;
  • Pilihlah email untuk menerima media pengiriman kode tersebut; dan klik oke;
  • Periksa email masuk dari efiling@pajak.go.id, catat atau copy nomor Kode Verifikasi tersebut;
  • Masukkan Kode tersebut pada kolom verifikasi, dan klik kirim SPT;
  • Jika berhasil Anda akan dibawa ke halaman seperti dibawah ini; Anda bisa melihat atau mencetak SPT yang telah Anda buat;
  • Periksa kembali email dari efiling pajak, bukti penerimaan bahwa Anda telah Lapor SPT Pajak Tahunan secara elektronik telah berhasil, seperti gambar dibawah ini;

Demikian tutorial mengenai pengisian SPT Tahunan Pribadi 1770 SS , semoga Tahun ini Anda bisa melaporkan SPT Tahunan secara online melalui situs DJP Online.

ASPEK PPH PASAL 21 PADA IURAN BPJS

ASPEK PPH PASAL 21 PADA IURAN BPJS

Aspek PPh pasal 21 pada iuran BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan,pemerintah memang mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pegawainya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk dapat mengikuti BPJS Kesehatan, setiap peserta wajib membayar iuran premi kepada BPJS Kesehatan. Besarnya iuran premi tergantung pada fasilitas kesehatan yang nantinya akan diakses oleh peserta.

Aspek PPh Pasal 21

Iuran BPJS adalah salah satu komponen dalam perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Banyak pemotong yang melakukan kesalahan saat mengklasifikasikan iuran BPJS sebagai pengurang/penambah penghasilan bruto, baik iuran tersebut dibayar oleh pemberi kerja ataupun dibayar sendiri oleh karyawan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf N UU PPh, premi asuransi merupakan objek PPh. Dengan demikian, atas pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan, baik yang ditanggung oleh perusahaan maupun yang dibayar sendiri oleh pegawai, merupakan objek PPh pasal 21. Apabila pembayaran iuran premi ditanggung oleh perusahaan maka merupakan objek PPh pasal 21 dan dapat dibiayakan oleh perusahaan, akan tetapi apabila dibayar sendiri oleh pegawai iuran premi tersebut tetap menjadi objek PPh pasal 21; akan tetapi tidak boleh menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 pegawai.

Kemudian, apabila suatu saat pegawai tersebut mengklaim dan menerima manfaat atas fasilitas kesehatan yang diaksesnya dari BPJS Kesehatan, maka penerimaan manfaat tersebut bukanlah objek PPh pasal 21. Sementara, atas iuran premi BPJS Kesehatan yang dibayar oleh perusahaan, boleh menjadi biaya secara fiskal.

baca juga artikel : SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PJ/2016, pada pasal 5 ayat 1 huruf C dan I berbunyi, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/PPh pasal 26. Dan dalam pasal 8 menyebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja, dan atas penghasilan tersebut digunakan sebagai pengurang seluruh penghasilan bruto.

Sehingga dapat dikategorikan bahwa Premi yang dibayarkan dalam BPJS, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

aspek pph 21 pada iuran bpjs
aspek pph 21 pada iuran bpjs

Bantuan Iuran bagi peserta yang berhak menerima dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Iuran yang dibayaran peserta kepada BPJS Kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan: dan atau BPJS Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan dan atau program jaminan kematian tidak dapat dibiayakan oleh peserta dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terhutang. Iuran yang dibayarkan Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun dapat dibiayakan oleh Peserta dalam menghitung pajak penghasilan terutangnya.

Dengan demikian, dari penjabaran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Premi BPJS Kesehatan, Premi JKK, JKM dapat ditambahkan dalam perhitungan bruto penghasilan apabila ditanggung oleh pemberi kerja, dan Iuran JHT, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Iuran Pensiun tidak dapat menambah perhitungan penghasilan bruto walaupun ditanggung oleh pemberi kerja. Dan kategori Premi BPJS yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah apabila premi tersebut dibayarkan oleh karyawan, yaitu Iuran JHT, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Iuran Pensiun akan tetapi premi BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh karyawan tidak dapat mengurangi penghasilan bruto.

Untuk Informasi Perhitungan PPh 21 Selengkapnya bisa segera hubungi EM Tax Consultant

EM TAX CONSULTANT

Jl.Cilandak Permai Raya No 7

Jakarta Selatan

0857 -829 -55311

MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25

MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari atau meminimalkan potensi terjadinya kelebihan bayar PPh akibat pelunasan PPh yang dilakukan selama tahun berjalan melalui mekanisme pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga/lawan transaksi dengan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar. Pada artikel berikut akan diuraikan mengenai cara menghindari kelebihan pembayaran PPh pada akhir tahun dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan penyetoran PPh Pasal 25 selama tahun berjalan apabila pembayaran PPh Pasal 25 ini diperkirakan akan menyebabkan terjadinya kelebihan bayar PPh.

baca juga : Pajak Penghasilan PPh Pasal 29

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 terdapat dalam Ketentuan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 yang harus disetor (angsuran PPh di tahun berjalan), apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, ternyata Wajib Pajak mengalami penurunan penghasilan yang akan diperoleh dalam tahun berjalan dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya dan Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25.

Wajib Pajak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak dapat menunjukkan terjadinya penurunan Pajak Penghasilan sehingga PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25.

Sebagaimana kita ketahui bahwa PPh terutang yang menjadi dasar untuk penghitungan besarnya PPh Pasal 25 pada tahun berjalan adalah PPh terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya (tahun pajak terakhir).

Sebagai ilustrasi, PT ABC pada tahun pajak 2013 memperoleh penghasilan dengan PPh terutang adalah sebesar Rp 300.000.000. Besarnya PPh yang telah disetorkan dan yang dipotong oleh pihak ketiga selama tahun 2013 (yang dapat dijadikan sebagai kredit pajak pengurang PPh terutang) terdiri dari:

  • PPh Pasal 25 yang disetor sendiri sebesar Rp 210.000.000.
  • PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga sebesar Rp 60.000.000.

Sehingga PPh Pasal 29 yang harus disetorkan sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah sebesar Rp 30.000.000. Asumsi bahwa PPh Pasal 25 yang disetor setiap bulannya untuk periode Januari 2014 s.d. Maret 2014 adalah Rp 15.000.000 per bulan mengikuti setoran pada bulan Desember 2013.

Berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013, maka selama tahun 2014, mulai masa April 2014 sampai dengan Desember 2014 harus menyetorkan PPh Pasal 25 dengan besarnya setiap bulan adalah:

PPh Terutang tahun 2013 yang menjadi dasar perhitungan            Rp         300.000.000

( – ) Kredit Pajak yang dipotong pihak ketiga (PPh Pasal 22, 23)  Rp           60.000.000

PPh yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 25                        Rp         240.000.000

PPh Pasal 25 setiap bulannya dari April 2014 s.d. Desember 2014 Rp 240.000.000 : 12 bulan   Rp 20.000.000

Pada akhir bulan Juli 2014 diketahui bahwa penghasilan yang diterima oleh PT ABC akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penghasilan pada tahun 2013 dan berdasarkan realisasi penghasilan yang diperoleh selama semester I tahun 2014 serta proyeksi penghasilan yang akan diterima pada semester II tahun 2014 diketahui bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk seluruh penghasilan yang diterima/akan diterima di tahun 2014 hanya mencapai Rp 210.000.000 dan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga diproyeksikan sebesar Rp 60.000.000.

Penentuan Besarnya Penurunan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, maka penurunan PPh terutang berdasarkan proyeksi perhitungan tahun 2014 ini harus kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25 tahun 2014 supaya Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

PPh yang terutang yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25 tahun 2014 bagi PT ABC adalah dari PPh yang terutang di SPT Tahunan PPh Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 300.000.000. Dengan demikian, maka nilai 75% dari PPh Terutang tahun 2013 adalah sebesar Rp 225.000.000 (=Rp 300.000.000 x 75%). Karena berdasarkan proyeksi, besarnya PPh terutang yang akan diperoleh PT ABC di tahun 2014 adalah sebesar Rp 210.000.000 atau kurang dari 75% dari PPh yang terutang tahun 2013 yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25, maka PT ABC berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 & Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 secara tertulis tentang besarnya PPh Pasal 25 yang diminta yang disertai dengan:

-penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan realisasi penghasilan yang telah diterima hingga saat pengajuan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ditambah dengan proyeksi besarnya PPh yang akan terutang atas penghasilan yang akan diperoleh sejak pengajuan permohonan hingga akhir tahun pajak.

  • Perhitungan PPh Pasal 25 setelah pengurangan berdasarkan perhitungan dan proyeksi PPh terutang dalam tahun berjalan.
  • Serta dokumen-dokumen yang dapat mendukung terhadap proyeksi pengurangan penghasilan selama tahun berjalan.

Jangka Waktu Proses Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 oleh Kantor Pelayanan Pajak

Permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili Wajib Pajak tersebut terdaftar. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini paling lama satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan ini. Apabila jangka waktu bagi Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini telah terlewat dan belum diberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

liat juga : Konsultan Pajak info

Wajib Pajak yang memperoleh persetujuan pengurangan PPh Pasal 25, maka pembayaran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan (hingga bulan Desember) setelah persetujua permohonan terbit adalah sesuai dengan nilai pengurangan PPh Pasal 25 yang telah mendapatkna persetujuan tersebut.

Jasa in House Training Pajak Jakarta

Jasa in House Training Pajak  Jakarta

Jasa in House Training Pajak  Jakarta – Training atau pelatihan perpajakan dapat dilakukan secara “in house training” yaitu pelatihan karyawan/SDM perusahaan, lembaga, instansi, maupun bentuk badan usaha lainnya agar menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas khususnya di bidang perpajakan. SDM berkualitas akan membantu menjalankan bisnis perusahaan secara benar dan bahkan hal ini menjadi salah satu faktor penentu bagi kesuksesan usaha Anda. Sebagai perusahaan yang wajib membayar pajak, memiliki staff yang ahli di bidang pajak akan sangat diperlukan. Dengan adanya jasa pelatihan pajak ini diharapkan perusahaan memiliki staff-staff yang terampil khususnya dalam bidang perpajakan diserta dengan pengetahuan yang tinggi tentang sistem pajak yang berlaku.

EM Tax Consulting merupakan Konsultan Pajak di Jakarta yang menyediakan Jasa in house Training Pajak Jakarta untuk perusahaan, pemerintah, institut pendidikan atau kelompok yang menginginkan suber daya manusianya mendapatkan pelatihan secara khusus dengan metode, tujuan dan tema yang terarah. Training ini sangat di perlukan untuk membangun dan memaksimalkan potensi yang ada pada setiap individu.

Beberapa keuntungan yang didapat dari in house training pajak jakarta ini adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan kemampuan perpajakan staff yang bekerja di bidang akunting, perpajakan.
  • Memberikan aspek penting untuk pengelolaan pajak yang baik dan benar.
  • Melatih karyawan dalam pengambilan keputusan yang tepat di bidang perpajakan serta keuangan.
  • Meningkatkan kesadaran dengan pendalaman isu-isu penting yang sedang terjadi seperti persoalan transfer pricing, amandemen aturan pajak, maupun kebijakan perpajakan lainnya.
  • Memberikan dasar-dasar alur atau prosedur perpajakan dan juga integrasi sistem perpajakan perusahaan, dsb.

Jasa In House Training yang di berikan oleh EM Tax Consulting akan di kemas dengan suasana yang bisa membuat fresh sehingga menjadi ajang hiburan buat para peserta, Dan setelah training selesai peserta akan merasa lebih enjoy dengan membawa ide – ide baru untuk pengembangan perusahaaan.

EM Tax Consulting menghadirkan trainer yang memang berpengalaman di bidangnya, Sehingga masalah yang mungkin ada pada perusahaan anda akan mendapatkan solusi yang tepat.

Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta menurut World Tax

daftar konsultan pajak
daftar konsultan pajak

 

Baru baru ini World Tax mengeluarkan Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta, Indonesia maksudnya. World Tax yang merupakan panduan komprehensif untuk perusahaan pajak terkemuka di dunia melakukan survei dalam konsultan pajak terbaik di dunia. World Tax melakukan survey konsultan pajak di Indonesia dan berikut merupakan daftar nama konsultan pajak terbaik di Indonesia tahun 2017 dalam websitenya itrworldtax.com bisa dilihat dibawah ini :

Tier 1- Indonesia
Deloitte
EY
Hadiputranto, Hadinoto & Partners
KPMG
PB Taxand, Taxand Indonesia
PwC

Tier 2- Indonesia
Danny Darussalam Tax Centre (DDTC)
SF Consulting

Tier 3- Indonesia
MUC Consulting
VDB Loi

Adapun proses pemberian ranking atau peringkat dengan melakukan survei terhadap para pembayar pajak tentang konsultan mana yang mereka gunakan serta alasannya.

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau SPT Tahunan PPh Badan / Orang Pribadi & Pembuatan Laporan Keuangan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baca Juga : PASFINAL

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan / Orang Pribadi  dari EM TAX CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

EM Tax Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Pembuatan SPT Tahunan

EM TAX CONSULTING

JL.CILANDAK PERMAI RAYA NO.71

JAKARTA SELATAN

PH : 0857.829.55311

Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Kami melayani Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa Di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Laporan Keuangan adalah suatu informasi yang sangat penting untuk melihat kemajuan usaha, memelihara harta, dasar patokan untuk membuat keputusan bisnis bagi kemajuan perusahaan di waktu yang akan datang dan berbagai kegunaan lainnya.

Tanpa Laporan Keuangan tentu akan sulit melakukan hal tersebut. Anda owner perusahaan, tidak mampu membuat Laporan Keuangan Perusahaan atau kesulitan membuat Laporan Keuangan Perusahaan, kami menyediakan pelayanan pembuatan Laporan Keuangan, baik Laporan Keuangan Bulanan maupun Laporan Keuangan Tahunan dengan harga yang terjangkau.

Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN
Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Kami melayani Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa Di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

baca juga : Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Kami akan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu Prinsip-Prinsip Standar Akuntansi dan Keuangan (“PSAK”) selama tahun berjalan yang dimulai dari awal tahun (bulan Januari tahun berjalan) dan menyediakan laporan keuangan (financial statements) sebagai berikut :

  • Journal Entry;
  • Buku besar dan sub buku besar (general ledger dan sub-general ledger);
  • Neraca saldo (Balance Sheet);
  • Laporan Laba Rugi (Profit & Loss Statement);
  • Arus Kas (Cash Flow Statement); dan
  • Daftar aktiva tetap dan biaya penyusutan (List of Fixed Assets and Depreciation Expense).

Laporan Keuangan Perusahaan atau Badan atauUMKM sangat dibutuhkan untuk Pembuatan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan karena syarat utama dari Pelaporan SPT Tahunan PPh badan adalah harus dilampirkannya

1.Neraca & Laporan Rugi Laba

2.Daftar Aktiva

Neraca , Laporan Rugi/Laba dan daftar aktiva sangat dibutuhkan dalam pembuatan SPT Tahunan PPh Badan untuk dapat Menghitung berapa jumlah Pajak yg akan terhutang pada tahun yang bersangkutan.

Laporan Rugi / Laba juga sebagai dasar untuk pembuatan Rekonsiliasi Fiskal agar penyajian Laporan Keuangan Komersial harus equal dengan laporan SPT Masa dari semua jenis pajak

Apabila Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak dan Laporan Keuangan Bulanan serta Tahunan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan Mengenai Jasa Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan Keuangan Perusahaan dari EM Tax Consulting. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih

EM Tax Consulting
Jl.Cilandak Permai Raya No.7A
Jakarta Selatan
Info : 0857-829-55311

Tahapan Persiapan Pembuatan TP Doc

  1. Mengidentifikasi transaksi hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan transaksi pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelas. Ada perbedaan pengertian antara kedua istilah tersebut.
  2. Menentukan apakah ada kewajiban pembuatan TP Doc sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016.
  3. Membuat TP Doc sesuai Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016

Tahap 1: Identifikasi Transaksi Afiliasi

Pasal 2 PMK 213/PMK.03/2016

 Wajib Pajak yang melakukan TransaksiAfiliasi dengan:

a. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp 50.000.000.000,00

b.nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:

  1. lebih dari Rp 20.000.000.000,00… untuk transaksi barang berwujud; atau
  2. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 … untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau

c.Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang … Pajak Penghasilan,

wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 1 PMK No. 213/PMK.03/2016:

1.Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi

2.Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak

3.Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Jasa Kontruksi

Pengertian

  1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi;
  2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
  3. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
  4. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
  5. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
  6. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
  7. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya;
  8. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan;

Subjek dan Objek Pajak

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha di bidang jasa konstruksi.

Tarif

Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan sebagai berikut :

Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan Klasifikasi Usaha Tarif Sifat
Pelaksanaan Konstruksi Kecil 2% (*) Final
Menengah dan Besar 3% (*) Final
Perencanaan dan Pengawasan Kecil, Menengah dan Besar 4% (*) Final

Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan Tarif Sifat
Pelaksanaan Konstruksi 4% (*) Final
Perencanaan dan Pengawasan 6% (*) Final

(*) dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Ketentuan ini berlaku 1 Agustus 2008, dalam hal :

  1. Kontrak yg ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dan pembayaran dari kontrak atau bagian dari kontrak tersebut dilakukan s.d tgl 31 Desember 2008 tunduk pada ketentuan lama;
  2. Kontrak yg ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dan pembayaran dari kontrak atau bagian dari kontrak tersebut setelah tgl 31 Desember 2008, maka :
    1. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa s.d 31 Desember 2008, maka tunduk pada ketentuan lama;
    2. Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa setelah 31 Desember 2008, maka tunduk pada ketentuan baru.

Tata Cara Pemotongan

  1. Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin.
  2. Bila pengguna jasa adalah selain huruf a, disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin.

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan

  1. Dalam hal Pajak Penghasilan yang terutang melalui pemotongan, maka Pembayaran atau penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
  2. Dalam hal Pajak Penghasilan terutang harus disetor sendiri oleh yang penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa masa pajak berakhir;
  3. Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
    Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.