Google child fuck you Google child fuck you Google child fuck you My KONSULTAN PAJAK – 085782955311 https://mykonsultanpajak.com Konsultan Pajak,Jasa Konsultan Pajak,Kantor Konsultan Pajak,Konsultan Pajak Jakarta,konsultan pajak jakarta timur,konsultan pajak jakarta selatan,konsultan pajak jakarta barat,konsultan pajak jakarta utara,konsultan pajak depok,konsultan pajak bogor,konsultan pajak bekas,konsultan pajak bandung,konsultan pajak cibubur,konsultan pajak tangerang,konsultan pajak serpong,konsultan pajak cilandak,konsultan pajak cinere,konsultan pajak cibubur,konsultan pajak cibinong,konsultan pajak karawang,konsultan pajak cikampek,konsultan pajak cilegon,jasa penyusunan TP Doc,konsultasi TP Doc,pembuatan TP Doc,daftar konsultan pajak,tarif konsultan pajak,konsultan pajak terdaftar,mahir pajak,jasa pembuatan SPT Tahunan PPh Badan Thu, 06 Dec 2018 06:29:46 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.9 Kurs Pajak (5 Desember 2018 – 11 Desember 2018) https://mykonsultanpajak.com/2018/12/06/kurs-pajak-5-desember-2018-11-desember-2018/ https://mykonsultanpajak.com/2018/12/06/kurs-pajak-5-desember-2018-11-desember-2018/#respond Thu, 06 Dec 2018 06:29:46 +0000 https://mykonsultanpajak.com/?p=126 Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/KM.10/2018 tanggal 4 Desember 2018. Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak … Continue reading "Kurs Pajak (5 Desember 2018 – 11 Desember 2018)"

The post Kurs Pajak (5 Desember 2018 – 11 Desember 2018) appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
Kurs pajak mingguan yang berlaku dari tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/KM.10/2018 tanggal 4 Desember 2018.

Nilai kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.

Baca juga artikel : Konsultan Pajak

Untuk mata uang asing yang tidak tercantum dalam keputusan ini, maka untuk menghitung dasar pelunasan adalah dengan menggunakan kurs spot mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai kurs pajak untuk mata uang Dolar Amerika Serikat pada keputusan ini.

No Mata Uang (Kode) Satuan Nilai
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 1 14,396.00
2 Dolar Australia (AUD) 1 10,522.46
3 Dolar Kanada (CAD) 1 10,855.28
4 Kroner Denmark (DKK) 1 2,188.91
5 Dolar Hongkong (HKD) 1 1,840.02
6 Ringgit Malaysia (MYR) 1 3,439.89
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 1 9,881.29
8 Kroner Norwegia (NOK) 1 1,680.27
9 Poundsterling Inggris (GBP) 1 18,401.93
10 Dolar Singapura (SGD) 1 10,493.19
11 Kroner Swedia (SEK) 1 1,586.79
12 Franc Swiss (CHF) 1 14,441.90
13 Yen Jepang (JPY) 100 12,674.24
14 Kyat Myanmar (MMK) 1 9.07
15 Rupee India (INR) 1 205.08
16 Dinar Kuwait (KWD) 1 47,317.18
17 Rupee Pakistan (PKR) 1 105.67
18 Peso Philipina (PHP) 1 274.50
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 1 3,836.73
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 1 80.20
21 Baht Thailand (THB) 1 437.35
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 1 10,534.31
23 Euro (EUR) 1 16,334.46
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1 2,076.72
25 Won Korea (KRW) 1 12.84

Sumber: situs web Kementerian Keuangan RI

Kurs pajak minggu sebelumnya (28 November 2018 – 4 Desember 2018)

The post Kurs Pajak (5 Desember 2018 – 11 Desember 2018) appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
https://mykonsultanpajak.com/2018/12/06/kurs-pajak-5-desember-2018-11-desember-2018/feed/ 0
Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Online Dengan eFiling Pajak https://mykonsultanpajak.com/2018/11/29/spt-pajak/ https://mykonsultanpajak.com/2018/11/29/spt-pajak/#respond Thu, 29 Nov 2018 08:57:51 +0000 https://mykonsultanpajak.com/?p=121 Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Online Dengan eFiling Pajak eFiling Pajak merupakan aplikasi pelayanan pajak yang menyediakan sistem pelaporan SPT Pajak Tahunan secara online melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika Anda ingin menggunakan aplikasi efiling Pajak ini, sebelumnya Anda diwajibkan memiliki nomor e-FIN yang bisa Anda peroleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dimana … Continue reading "Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Online Dengan eFiling Pajak"

The post Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Online Dengan eFiling Pajak appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Online Dengan eFiling Pajak

eFiling Pajak merupakan aplikasi pelayanan pajak yang menyediakan sistem pelaporan SPT Pajak Tahunan secara online melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Jika Anda ingin menggunakan aplikasi efiling Pajak ini, sebelumnya Anda diwajibkan memiliki nomor e-FIN yang bisa Anda peroleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dimana NPWP Anda terdaftar.

Setelah Anda mendapatkan nomor e-FIN, lakukan registrasi pendaftaran akun DJP Online melalui sistus ; djponline.pajak.go.id, dengan cara memasukkan nomor NPWP dan E-FIN.

Sebagai informasi batas akhir penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) Pribadi atas penghasilan yang diperoleh selama Tahun 2016 akan berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017.

Untuk lebih jelasnya prosedur lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) Pribadi bisa Anda lihat pada gambar infografis berikut ini :

Bagi Anda yang ingin melaporkan SPT Tahunan, ada beberapa jenis SPT elektronik yang bisa Anda pilih, jangan sampai salah dalam memilih jenis SPT Tahunan atau tidak sesuai dengan data diri Anda, adapun jenis Formulir SPT tersebut adalah:

1. Formulir SPT 1770 S ;

Apabila Anda memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp. 60 juta pertahun, diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja, dan memperoleh penghasilan lainnya bukan dari usaha atau pekerjaan bebas; Berikut ini : Cara Lapor SPT Pajak Online via Formulir 1770 S

2.Formulir SPT 1770 SS ;

Apabila Anda memiliki penghasilan bruto lebih kecil dari Rp. 60 juta pertahun, diperoleh hanya dari satu pemberi kerja, dan memperoleh penghasilan lainnya bukan dari usaha atau pekerjaan bebas; akan dijelaskan pada artikel ini ;

  1. Formulir SPT 1770,

Apabila Anda Pengusaha atau pemilik pekerjaan bebas seperti : Dokter, Pengacara, Konsultan, Notaris, Akuntan, Arsitektur

Cara mengisi Formulir SPT 1770 ini anda harus terlebih dahulu harus mengisi SPT secara manual : berikut ini Anda bisa mendownload Formulir SPT 1770, Formatnya dalam bentuk PDF dengan penjumlahan nilai secara otomatis, dan nilai PTKP sesuai dengan yang berlaku saat ini.

Namun jika Anda ingin lapor SPT 1770 secara online, DJP hanya menerima upload Formulir SPT 1770 yang dibuat menggunakan aplikasi e-SPT dari Ditjen Pajak.

Proses Registrasi & Lapor SPT Tahunan menggunakan eFiling Pajak

Seperti yang telah disebutkan di awal, ada 3 tahapan jika Anda ingin lapor SPT melalui aplikasi DJP Online antara lain ;

  1. Permohonan Electronic Filing Identification Number (e-FIN);
  2. Proses Pendaftaran Akun DJP Online;
  3. Lapor SPT Tahuan via efiling Pajak;

Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi via Efiling Pajak – Formulir 1770 SS

Sebelum Anda mengisi Formulir ini sebaiknya siapkan terlebih dahulu bukti potong PPh 1771-A1 dan 1771-A2 (Formulir bukti pemotongan gaji rutin Anda atas Pajak Penghasilan PPh 21), dari Bendahara Perusahaan.

Berikut cara lapor SPT Tahunan untuk WP Pribadi dengan penghasilan dibawah 60 juta per Tahun, Formulir yang digunakan adalah 1770SS :

  • Setelah Anda memiliki Akun di DJP Online, Login kembali ke situs DJP Online melalui: https://djponline.pajak.go.id/ , masukkan nomor NPWP, Password Login Anda, masukkan kode captcha, klik tombol login;
  • Untuk mengisi SPT Tahunan, klik tombol e-Filing;
  • Klik tombol buat SPT;
  • Setelah itu muncul formulir seperti dibawah ini; jawablah seluruh pertanyaan seperti gambar berikut, setelah itu akan otomatis muncul tombol SPT 1770 SS dan klik tombol tersebut;
  • Masukkan Tahun Pajak 2016, dan pilihlah status normal, jika Anda baru pertama kali mengisi SPT Pajak Tahun 2016;
  • Isian berupa data penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Isilah data Bagian A, mengenai data Pajak Penghasilan, sesuai dengan Formulir Bukti Potong 1771-A1 dan 1771-A2; Berikut referensi tarif PTKP 2016
  • Isian bagian B, mengenai penghasilan yang dikenakan PPh Final contohnya penghasilan dari bunga tabungan dan deposito, pajak undian berhadiah, pesangon, pendapatan atas sewa menyewa tanah atau bangunan, penerimaan deviden, pendapatan jual beli saham di bursa efek, jika tidak ada penghasilan dari kegiatan tersebut kosongkan saja nilainya, dan klik tombol lanjutkan;
  • Kolom isian C, mengenai jumlah seluruh harta dan kewajiban yang Anda miliki pada saat akhir tahun pajak bersangkutan;
  • Kolom isian D, adalah pernyataan dari Anda bahwa data yang telah Anda masukkan adalah benar dan menyanggupi sanksi hukum sesuai perundangan yang berlaku; pilihlah tanda centang kotak setuju, dan klik tombol berikutnya;
  • Klik tanda sini berwana orange, untuk meminta kode verifikasi;
  • Pilihlah email untuk menerima media pengiriman kode tersebut; dan klik oke;
  • Periksa email masuk dari efiling@pajak.go.id, catat atau copy nomor Kode Verifikasi tersebut;
  • Masukkan Kode tersebut pada kolom verifikasi, dan klik kirim SPT;
  • Jika berhasil Anda akan dibawa ke halaman seperti dibawah ini; Anda bisa melihat atau mencetak SPT yang telah Anda buat;
  • Periksa kembali email dari efiling pajak, bukti penerimaan bahwa Anda telah Lapor SPT Pajak Tahunan secara elektronik telah berhasil, seperti gambar dibawah ini;

Demikian tutorial mengenai pengisian SPT Tahunan Pribadi 1770 SS , semoga Tahun ini Anda bisa melaporkan SPT Tahunan secara online melalui situs DJP Online.

The post Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Online Dengan eFiling Pajak appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
https://mykonsultanpajak.com/2018/11/29/spt-pajak/feed/ 0
ASPEK PPH PASAL 21 PADA IURAN BPJS https://mykonsultanpajak.com/2018/11/09/aspek-pph-pasal-21-pada-iuran-bpjs/ https://mykonsultanpajak.com/2018/11/09/aspek-pph-pasal-21-pada-iuran-bpjs/#respond Fri, 09 Nov 2018 04:07:02 +0000 https://mykonsultanpajak.com/?p=116 ASPEK PPH PASAL 21 PADA IURAN BPJS Aspek PPh pasal 21 pada iuran BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan,pemerintah memang mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pegawainya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk dapat mengikuti BPJS Kesehatan, setiap peserta wajib membayar iuran premi kepada BPJS Kesehatan. Besarnya iuran premi tergantung pada fasilitas kesehatan yang nantinya … Continue reading "ASPEK PPH PASAL 21 PADA IURAN BPJS"

The post ASPEK PPH PASAL 21 PADA IURAN BPJS appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
ASPEK PPH PASAL 21 PADA IURAN BPJS

Aspek PPh pasal 21 pada iuran BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan,pemerintah memang mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pegawainya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk dapat mengikuti BPJS Kesehatan, setiap peserta wajib membayar iuran premi kepada BPJS Kesehatan. Besarnya iuran premi tergantung pada fasilitas kesehatan yang nantinya akan diakses oleh peserta.

Aspek PPh Pasal 21

Iuran BPJS adalah salah satu komponen dalam perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Banyak pemotong yang melakukan kesalahan saat mengklasifikasikan iuran BPJS sebagai pengurang/penambah penghasilan bruto, baik iuran tersebut dibayar oleh pemberi kerja ataupun dibayar sendiri oleh karyawan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf N UU PPh, premi asuransi merupakan objek PPh. Dengan demikian, atas pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan, baik yang ditanggung oleh perusahaan maupun yang dibayar sendiri oleh pegawai, merupakan objek PPh pasal 21. Apabila pembayaran iuran premi ditanggung oleh perusahaan maka merupakan objek PPh pasal 21 dan dapat dibiayakan oleh perusahaan, akan tetapi apabila dibayar sendiri oleh pegawai iuran premi tersebut tetap menjadi objek PPh pasal 21; akan tetapi tidak boleh menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 pegawai.

Kemudian, apabila suatu saat pegawai tersebut mengklaim dan menerima manfaat atas fasilitas kesehatan yang diaksesnya dari BPJS Kesehatan, maka penerimaan manfaat tersebut bukanlah objek PPh pasal 21. Sementara, atas iuran premi BPJS Kesehatan yang dibayar oleh perusahaan, boleh menjadi biaya secara fiskal.

baca juga artikel : SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PJ/2016, pada pasal 5 ayat 1 huruf C dan I berbunyi, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/PPh pasal 26. Dan dalam pasal 8 menyebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja, dan atas penghasilan tersebut digunakan sebagai pengurang seluruh penghasilan bruto.

Sehingga dapat dikategorikan bahwa Premi yang dibayarkan dalam BPJS, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

aspek pph 21 pada iuran bpjs
aspek pph 21 pada iuran bpjs

Bantuan Iuran bagi peserta yang berhak menerima dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Iuran yang dibayaran peserta kepada BPJS Kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan: dan atau BPJS Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan dan atau program jaminan kematian tidak dapat dibiayakan oleh peserta dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terhutang. Iuran yang dibayarkan Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun dapat dibiayakan oleh Peserta dalam menghitung pajak penghasilan terutangnya.

Dengan demikian, dari penjabaran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Premi BPJS Kesehatan, Premi JKK, JKM dapat ditambahkan dalam perhitungan bruto penghasilan apabila ditanggung oleh pemberi kerja, dan Iuran JHT, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Iuran Pensiun tidak dapat menambah perhitungan penghasilan bruto walaupun ditanggung oleh pemberi kerja. Dan kategori Premi BPJS yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah apabila premi tersebut dibayarkan oleh karyawan, yaitu Iuran JHT, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Iuran Pensiun akan tetapi premi BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh karyawan tidak dapat mengurangi penghasilan bruto.

Untuk Informasi Perhitungan PPh 21 Selengkapnya bisa segera hubungi EM Tax Consultant

EM TAX CONSULTANT

Jl.Cilandak Permai Raya No 7

Jakarta Selatan

0857 -829 -55311

The post ASPEK PPH PASAL 21 PADA IURAN BPJS appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
https://mykonsultanpajak.com/2018/11/09/aspek-pph-pasal-21-pada-iuran-bpjs/feed/ 0
INDIKATOR KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA https://mykonsultanpajak.com/2018/10/17/indikator-ketidakpatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi-di-kpp-pratama/ https://mykonsultanpajak.com/2018/10/17/indikator-ketidakpatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi-di-kpp-pratama/#respond Wed, 17 Oct 2018 13:09:29 +0000 https://mykonsultanpajak.com/?p=109 Indikator utk mengukur Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama dapat diukur dengan : KetidakPatuhan Pembayaran dan Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan ) Wajib Pajak yang belum pernah dilakukan Pemeriksaan dengan Ruang lingkup seluruh jenis pajak ( all taxes ) selama 3 tahun terakhir Terdapat Hasil Analisis Informasi Data Ketidaksesuaian anatara profit SPT dengan : … Continue reading "INDIKATOR KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA"

The post INDIKATOR KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
Indikator utk mengukur Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama dapat diukur dengan :

  1. KetidakPatuhan Pembayaran dan Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan )
  2. Wajib Pajak yang belum pernah dilakukan Pemeriksaan dengan Ruang lingkup seluruh jenis pajak ( all taxes ) selama 3 tahun terakhir
  3. Terdapat Hasil Analisis Informasi Data
  4. Ketidaksesuaian anatara profit SPT dengan :
  • Skala Usaha Wajib Pajak
  • Harta Wajib Pajak ( Investasi, kepemilikan saham dll )
  • Gaya Hidup Wajib Pajak
  • Profil Pinjaman Wajib Pajak

Baca juga artikel : SPT Tahunan

Indikator Ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama
Indikator Ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama

 

The post INDIKATOR KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
https://mykonsultanpajak.com/2018/10/17/indikator-ketidakpatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi-di-kpp-pratama/feed/ 0
MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25 https://mykonsultanpajak.com/2018/09/12/mekanisme-permohonan-pengurangan-pajak-pph-pasal-25/ https://mykonsultanpajak.com/2018/09/12/mekanisme-permohonan-pengurangan-pajak-pph-pasal-25/#respond Wed, 12 Sep 2018 09:24:55 +0000 https://mykonsultanpajak.com/?p=93 MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25 Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari atau meminimalkan potensi terjadinya kelebihan bayar PPh akibat pelunasan PPh yang dilakukan selama tahun berjalan melalui mekanisme pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga/lawan transaksi dengan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) dari … Continue reading "MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25"

The post MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25 appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari atau meminimalkan potensi terjadinya kelebihan bayar PPh akibat pelunasan PPh yang dilakukan selama tahun berjalan melalui mekanisme pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga/lawan transaksi dengan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar. Pada artikel berikut akan diuraikan mengenai cara menghindari kelebihan pembayaran PPh pada akhir tahun dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan penyetoran PPh Pasal 25 selama tahun berjalan apabila pembayaran PPh Pasal 25 ini diperkirakan akan menyebabkan terjadinya kelebihan bayar PPh.

baca juga : Pajak Penghasilan PPh Pasal 29

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 terdapat dalam Ketentuan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 yang harus disetor (angsuran PPh di tahun berjalan), apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, ternyata Wajib Pajak mengalami penurunan penghasilan yang akan diperoleh dalam tahun berjalan dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya dan Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25.

Wajib Pajak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak dapat menunjukkan terjadinya penurunan Pajak Penghasilan sehingga PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25.

Sebagaimana kita ketahui bahwa PPh terutang yang menjadi dasar untuk penghitungan besarnya PPh Pasal 25 pada tahun berjalan adalah PPh terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya (tahun pajak terakhir).

Sebagai ilustrasi, PT ABC pada tahun pajak 2013 memperoleh penghasilan dengan PPh terutang adalah sebesar Rp 300.000.000. Besarnya PPh yang telah disetorkan dan yang dipotong oleh pihak ketiga selama tahun 2013 (yang dapat dijadikan sebagai kredit pajak pengurang PPh terutang) terdiri dari:

  • PPh Pasal 25 yang disetor sendiri sebesar Rp 210.000.000.
  • PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga sebesar Rp 60.000.000.

Sehingga PPh Pasal 29 yang harus disetorkan sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah sebesar Rp 30.000.000. Asumsi bahwa PPh Pasal 25 yang disetor setiap bulannya untuk periode Januari 2014 s.d. Maret 2014 adalah Rp 15.000.000 per bulan mengikuti setoran pada bulan Desember 2013.

Berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013, maka selama tahun 2014, mulai masa April 2014 sampai dengan Desember 2014 harus menyetorkan PPh Pasal 25 dengan besarnya setiap bulan adalah:

PPh Terutang tahun 2013 yang menjadi dasar perhitungan            Rp         300.000.000

( – ) Kredit Pajak yang dipotong pihak ketiga (PPh Pasal 22, 23)  Rp           60.000.000

PPh yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 25                        Rp         240.000.000

PPh Pasal 25 setiap bulannya dari April 2014 s.d. Desember 2014 Rp 240.000.000 : 12 bulan   Rp 20.000.000

Pada akhir bulan Juli 2014 diketahui bahwa penghasilan yang diterima oleh PT ABC akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penghasilan pada tahun 2013 dan berdasarkan realisasi penghasilan yang diperoleh selama semester I tahun 2014 serta proyeksi penghasilan yang akan diterima pada semester II tahun 2014 diketahui bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk seluruh penghasilan yang diterima/akan diterima di tahun 2014 hanya mencapai Rp 210.000.000 dan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga diproyeksikan sebesar Rp 60.000.000.

Penentuan Besarnya Penurunan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, maka penurunan PPh terutang berdasarkan proyeksi perhitungan tahun 2014 ini harus kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25 tahun 2014 supaya Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

PPh yang terutang yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25 tahun 2014 bagi PT ABC adalah dari PPh yang terutang di SPT Tahunan PPh Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 300.000.000. Dengan demikian, maka nilai 75% dari PPh Terutang tahun 2013 adalah sebesar Rp 225.000.000 (=Rp 300.000.000 x 75%). Karena berdasarkan proyeksi, besarnya PPh terutang yang akan diperoleh PT ABC di tahun 2014 adalah sebesar Rp 210.000.000 atau kurang dari 75% dari PPh yang terutang tahun 2013 yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25, maka PT ABC berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 & Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 secara tertulis tentang besarnya PPh Pasal 25 yang diminta yang disertai dengan:

-penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan realisasi penghasilan yang telah diterima hingga saat pengajuan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ditambah dengan proyeksi besarnya PPh yang akan terutang atas penghasilan yang akan diperoleh sejak pengajuan permohonan hingga akhir tahun pajak.

  • Perhitungan PPh Pasal 25 setelah pengurangan berdasarkan perhitungan dan proyeksi PPh terutang dalam tahun berjalan.
  • Serta dokumen-dokumen yang dapat mendukung terhadap proyeksi pengurangan penghasilan selama tahun berjalan.

Jangka Waktu Proses Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 oleh Kantor Pelayanan Pajak

Permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili Wajib Pajak tersebut terdaftar. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini paling lama satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan ini. Apabila jangka waktu bagi Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini telah terlewat dan belum diberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

liat juga : Konsultan Pajak info

Wajib Pajak yang memperoleh persetujuan pengurangan PPh Pasal 25, maka pembayaran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan (hingga bulan Desember) setelah persetujua permohonan terbit adalah sesuai dengan nilai pengurangan PPh Pasal 25 yang telah mendapatkna persetujuan tersebut.

The post MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25 appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
https://mykonsultanpajak.com/2018/09/12/mekanisme-permohonan-pengurangan-pajak-pph-pasal-25/feed/ 0
Jasa in House Training Pajak Jakarta https://mykonsultanpajak.com/2018/08/06/jasa-in-house-training-pajak-jakarta/ https://mykonsultanpajak.com/2018/08/06/jasa-in-house-training-pajak-jakarta/#respond Mon, 06 Aug 2018 07:39:58 +0000 https://mykonsultanpajak.com/?p=82 Jasa in House Training Pajak  Jakarta Jasa in House Training Pajak  Jakarta – Training atau pelatihan perpajakan dapat dilakukan secara “in house training” yaitu pelatihan karyawan/SDM perusahaan, lembaga, instansi, maupun bentuk badan usaha lainnya agar menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas khususnya di bidang perpajakan. SDM berkualitas akan membantu menjalankan bisnis perusahaan secara benar dan bahkan … Continue reading "Jasa in House Training Pajak Jakarta"

The post Jasa in House Training Pajak Jakarta appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
Jasa in House Training Pajak  Jakarta

Jasa in House Training Pajak  Jakarta – Training atau pelatihan perpajakan dapat dilakukan secara “in house training” yaitu pelatihan karyawan/SDM perusahaan, lembaga, instansi, maupun bentuk badan usaha lainnya agar menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas khususnya di bidang perpajakan. SDM berkualitas akan membantu menjalankan bisnis perusahaan secara benar dan bahkan hal ini menjadi salah satu faktor penentu bagi kesuksesan usaha Anda. Sebagai perusahaan yang wajib membayar pajak, memiliki staff yang ahli di bidang pajak akan sangat diperlukan. Dengan adanya jasa pelatihan pajak ini diharapkan perusahaan memiliki staff-staff yang terampil khususnya dalam bidang perpajakan diserta dengan pengetahuan yang tinggi tentang sistem pajak yang berlaku.

EM Tax Consulting merupakan Konsultan Pajak di Jakarta yang menyediakan Jasa in house Training Pajak Jakarta untuk perusahaan, pemerintah, institut pendidikan atau kelompok yang menginginkan suber daya manusianya mendapatkan pelatihan secara khusus dengan metode, tujuan dan tema yang terarah. Training ini sangat di perlukan untuk membangun dan memaksimalkan potensi yang ada pada setiap individu.

Beberapa keuntungan yang didapat dari in house training pajak jakarta ini adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan kemampuan perpajakan staff yang bekerja di bidang akunting, perpajakan.
  • Memberikan aspek penting untuk pengelolaan pajak yang baik dan benar.
  • Melatih karyawan dalam pengambilan keputusan yang tepat di bidang perpajakan serta keuangan.
  • Meningkatkan kesadaran dengan pendalaman isu-isu penting yang sedang terjadi seperti persoalan transfer pricing, amandemen aturan pajak, maupun kebijakan perpajakan lainnya.
  • Memberikan dasar-dasar alur atau prosedur perpajakan dan juga integrasi sistem perpajakan perusahaan, dsb.

Jasa In House Training yang di berikan oleh EM Tax Consulting akan di kemas dengan suasana yang bisa membuat fresh sehingga menjadi ajang hiburan buat para peserta, Dan setelah training selesai peserta akan merasa lebih enjoy dengan membawa ide – ide baru untuk pengembangan perusahaaan.

EM Tax Consulting menghadirkan trainer yang memang berpengalaman di bidangnya, Sehingga masalah yang mungkin ada pada perusahaan anda akan mendapatkan solusi yang tepat.

The post Jasa in House Training Pajak Jakarta appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
https://mykonsultanpajak.com/2018/08/06/jasa-in-house-training-pajak-jakarta/feed/ 0
TARIF PAJAK UMKM TURUN https://mykonsultanpajak.com/2018/07/10/tarif-pajak-umkm-turun/ https://mykonsultanpajak.com/2018/07/10/tarif-pajak-umkm-turun/#respond Tue, 10 Jul 2018 09:08:37 +0000 https://mykonsultanpajak.com/?p=68 TARIF PAJAK UMKM TURUN MENJADI 0.5% ( Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ) Tarif Pajak UMKM Turun,Revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 sudah rampung. Dalam revisi aturan tersebut, tarif PPh final untuk UKM diturunkan jadi 0,5% dari yang saat ini 1%. Berdasarkan berkas Rancangan PP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau … Continue reading "TARIF PAJAK UMKM TURUN"

The post TARIF PAJAK UMKM TURUN appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
TARIF PAJAK UMKM TURUN MENJADI 0.5% ( Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 )

Tarif Pajak UMKM Turun,Revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 sudah rampung. Dalam revisi aturan tersebut, tarif PPh final untuk UKM diturunkan jadi 0,5% dari yang saat ini 1%.

Berdasarkan berkas Rancangan PP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang  dalam Pasal 12 menyatakan bahwa aturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018

Ada tiga pokok di dalam revisi PP itu. Pertama, tarif dan subjek UKM yang boleh menggunakan Tarif PPh Final UKM, yakni 0,5 persen untuk WP Orang Pribadi (OP), persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap/CV), firma, dan perseroan terbatas (PT). Kedua, ambang batas (threshold) UKM yang saat ini sebesar Rp 4,8 miliar per tahun tetap dipertahankan. Ketiga, adanya batas waktu bagi WP OP maupun WP badan UKM menggunakan tarif PPh Final. WP Badan memiliki batas waktu selama tiga tahun, setelah itu harus membuat pembukuan agar membayar pajak secara normal. Batas waktu menggunakan PPh Final UKM dengan tarif 0,5 persen juga berlaku bagi WP OP selama enam tahun.

MENGAPA TARIF PAJAK UMKM TURUN

  • Untuk mendorong peran masyarakat dalam ekonomi formal
  • Memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
  • Lebih memberikan keadilan bagi UMKM
  • Memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara

SIAPA SAJA PENGGUNA TARIF PAJAK UMKM INI ?

  • Orang Pribadi ( Jangka waktu 7 Tahun Pajak )
  • Badan Usaha berbentuk CV,Firma & Koperasi ( Jangka Waktu 4 Tahun Pajak )
  • Badan Usaha Berbentuk PT ( Jangka waktu 3 Tahun Pajak )

Yang mendapatkan Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam setahun

WAJIB PAJAK  UMKM YANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN TARIF PPH FINAL 0.5%

  • Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17
  • CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
  • Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31 A Undang-undang Pajak Penghasilan
  • Bentuk Usaha Tetap

baca juga Jasa Konsultan Pajak

Dengan berlakunya PP no 23 Tahun 2018 per tanggal 1 Juli 2018 maka PP No 46 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi.

Apabila Anda Membutuhkan Informasi mengenai Pajak UMKM dan Konsultan Pajak di Jakarta Selatan dapat segera menghubungi Tim EM Tax Consulting

Tarif pajak umkm turun
Tarif pajak umkm turun

 

The post TARIF PAJAK UMKM TURUN appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
https://mykonsultanpajak.com/2018/07/10/tarif-pajak-umkm-turun/feed/ 0
Pajak Badan PPh Pasal 25 dan 29 https://mykonsultanpajak.com/2018/01/31/pajak-badan-pph-pasal-25-dan-29/ https://mykonsultanpajak.com/2018/01/31/pajak-badan-pph-pasal-25-dan-29/#respond Wed, 31 Jan 2018 12:52:58 +0000 https://mykonsultanpajak.com/?p=58 Pajak Badan PPh Pasal 25 dan 29 Pajak Badan PPh Pasal 25 dan 29 dimana  anda seorang yang memiliki usaha maka ada kewajiban Perpajakan yang harus dipenuhinya.Setiap badan usaha yang memiliki pendapatan dan keuntungan dari hasil usahanya wajib membayar pajak badan usaha setiap akhir periode tahun pajak yaitu pada periode Maret tahun pajak bersangkutan. Pajak … Continue reading "Pajak Badan PPh Pasal 25 dan 29"

The post Pajak Badan PPh Pasal 25 dan 29 appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
Pajak Badan PPh 25 dan 29
Pajak Badan PPh 25 dan 29

Pajak Badan PPh Pasal 25 dan 29

Pajak Badan PPh Pasal 25 dan 29 dimana  anda seorang yang memiliki usaha maka ada kewajiban Perpajakan yang harus dipenuhinya.Setiap badan usaha yang memiliki pendapatan dan keuntungan dari hasil usahanya wajib membayar pajak badan usaha setiap akhir periode tahun pajak yaitu pada periode Maret tahun pajak bersangkutan.

Pajak ini lebih dikenal dengan Pajak Penghasilan Badan PPh pasal 29.  Angsurannya dilakukan tiap bulan atau disebut dengan pajak penghasilan PPh pasal 25 dan nilainya diperoleh dengan cara menggunakan data Pajak PPh Badan usaha tahun sebelumnya dibagi 12.

Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha PPh Pasal 25 / 29

Besarnya tarif Pajak Badan PPh 25 dan 29 ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapaun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

  1. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 Milyar per tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib menyetorkan Pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15.
  2. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 50 Milyar per Tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak.
  3. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan kurang dari 50 Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai berikut: tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4.8 Milyar), dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 – 50 Milyar). Sebagai ilustrasi contoh perhitungan pajak PPh adalah sebagai berikut:

 Data Laporan Laba Rugi Perusahaan

Pendapatan Bruto

Harga Pokok Penjualan

Laba Kotor (Gross Profit)

 

Beban Pemasaran

Beban Administrasi & Umum

Pendapatan (Beban) Lainnya

Laba Sebelum Pajak

22,457,206,100

14,910,253,798

7,546,952,302

 

495,281,814

3,688,057,532

(343,224,814)

3,020,388,142

 

Perhitungan Pajak PPh Pasal 29 Badan Usaha

I. Penyesuaian Pajak

1. Koreksi Negatif

Bunga & Pendapatan Lain

2. Koreksi Positif

Entertain, Komisi,Adm Bank

 

Laba Setelah Koreksi Pajak

 

 

(11,188,669)

 

577,829,739

 

3,587,029,212

II. Tarif Pajak Penghasilan

– Pajak dapat fasilitas

A. Batas Fasilitas

B. Pendapatan Bruto

C. Penghasilan Kena pajak

 

(A/B) X C

 

 

4,800,000,000

22,457,206,100

3,587,029,212

 

766,691,108

III. Pajak tidak dapat fasilitas

A. Penghasilan Kena Pajak

B. Penghasilan dapat fasilitas

 

(A-B)

 

3,587,029,212

766,691,108

 

2,820,338,104

IV. Penghasilan Kena Pajak

Dapat fasilitas (50% X 25%)

Tidak dapat fasilitas 25%

 

Penghasilan Kena Pajak

 

95,836,388

705,084,526

 

800,920,915

V. Pengurang pajak

PPh Pasal 23

 

126,521,045

VI. Taksiran Pajak Penghasilan 674,399,870

Penjelasan Tabel :

  1. Penyesuaian Pajak

Dalam Pajak Badan PPh 25 dan 29 perhitungan PPh terhutang dilakukan koreksi terhadap nilai laporan rugi laba perseroan dimana Pendapatan atas bunga bank dan pendapatan lainnya adalah sebagai koreksi negatif sedangkan beban biaya entertainment, Komisi Penjualan, Administrasi Bank dan Beban lainnya adalah sebagai koreksi positif. Hasil penjumlahan koreksi ini akan dijumlahkan dengan laba sebelum pajak;

Tarif Pajak Penghasilan yang mendapatkan fasilitas

Besarnya Tarif Pajak Penghasilan yang mendapat Fasilitas adalah sebesar 12.5%

Cara menghitung nilai pajak penghasilan :

Laba Bersih Sebelum Pajak yang mendapat fasilitas dikali tarif pajak 12.5%

Cara menghitung laba bersih sebelum pajak yang mendapat fasilitas : 
Batas Fasilitas (4,8 M) dibagi dengan Pendapatan Bruto setelah itu hasilnya dikali dengan Laba Bersih sebelum pajak;

Pajak Penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas

Besarnya Tarif Pajak Penghasilan yang tidak mendapat Fasilitas adalah sebesar 25%

Cara menghitung nilai pajak penghasilan :

Laba Bersih Sebelum Pajak dikurangi Laba Bersih Sebelum Pajak yang mendapat fasilitas dikali tarif pajak 25%


Cara menghitung laba bersih sebelum pajak yang tidak mendapat fasilitas : 

Laba Bersih sebelum Pajak dikurangi dengan Laba Bersih sebelum pajak yang mendapat fasilitas ;

Tarif Taksiran Penghasilan Kena Pajak

Nilai Pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas dikenakan tarif 12,5% atau (50% X 25%) dikali dengan nilai 766,691,108 = 95,836,388, sedangkan Nilai Pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas dikenakan tarif 25% dikali dengan nilai 2,820,338,104 = 705,084,526;

Pengurang Pajak

Pengurang pajak diperoleh dari PPh Pasal 22, 23, dan 24 yang dipungut oleh pihak ketiga atas transaksi penjualan atau perdagangan. Data yang disajikan berupa pengurangan Pajak PPh Pasal 23, dimana pihak Buyer memotong pajak PPh 23 sebesar 2% dari nilai Invoice yang dibayarkan. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang diperoleh dari pihak Buyer ini dapat dijadikan pengurang pembayaran PPh Badan;

Taksiran Pajak Penghasilan PPh 29

Dari perhitungan simulasi data diatas diperoleh nilai Taksiran Pajak Penghasilan adalah sebesar 674,399,870, hasil Taksiran penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak PPh pasal 23.

Mekanisne Pembayaran Pajak PPh Pasal 25 dan 29 Badan Usaha

Pembayaran Pajak Badan PPh 25 dan 29 dilakukan dengan cara mengangsur pembayarannya setiap bulan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009, dimana mekanisme pembayarannya yaitu dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP).

Saat mengisi SSP Anda jangan salah dalam menulis kode pajak untuk jenis setorannya PPh, berikut Tabel Kode Akun Pajak Dan Kode Jenis Setoran.

Nilai angsuran Pajak PPh 25 yang Anda setorkan bisa dengan menggunakan nilai Pajak PPh terhutang dikurangi dengan setoran Pajak PPh Pasal 22, 23, dan 24 yang telah dipungut oleh pihak ketiga akibat transaksi penjualan dan perdagangan tahun sebelumnya dibagi 12.

Pelunasan PPh Pajak terhutang biasanya paling lambat tanggal 31 Maret setelah Tahun Pajak bersangkutan dengan menggunakan SPT Tahunan Badan PPh Formulir 1771 untuk perhitungan PPh Pasal 29 terhutang. Nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak adalah sejumlah Pajak PPh Tahun bersangkutan – Pajak Badan PPh 25 dan 29 yang telah disetor tiap bulan.

Artikel terkait : Jasa SPT Tahunan

Formulir SPT Tahunan Badan Pajak Penghasilan PPh Pasal 29 

Pajak Badan PPh 25 dan 29 ,Bagi Anda yang belum memiliki Formulir Pengisian pajak PPh Badan Usaha, berikut akan lampirkan Formulirnya yang telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014:

  1. Formulir SPT PPh Formulir 1771
  2. Lampiran SPT PPh Formulir 1771

ANDA MEMBUTUHKAN INFORMASI MENGENAI JASA KONSULTAN PAJAK, MAKA DAPAT MENGHUBUNGI

EM TAX CONSULTING

Jl,Cilandak Permai Raya No.7A Jakarta Selatan

0857-829-55311

The post Pajak Badan PPh Pasal 25 dan 29 appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
https://mykonsultanpajak.com/2018/01/31/pajak-badan-pph-pasal-25-dan-29/feed/ 0
Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta menurut World Tax https://mykonsultanpajak.com/2018/01/07/daftar-konsultan-pajak/ https://mykonsultanpajak.com/2018/01/07/daftar-konsultan-pajak/#respond Sun, 07 Jan 2018 10:28:36 +0000 https://mykonsultanpajak.com/?p=49   Baru baru ini World Tax mengeluarkan Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta, Indonesia maksudnya. World Tax yang merupakan panduan komprehensif untuk perusahaan pajak terkemuka di dunia melakukan survei dalam konsultan pajak terbaik di dunia. World Tax melakukan survey konsultan pajak di Indonesia dan berikut merupakan daftar nama konsultan pajak terbaik di Indonesia tahun … Continue reading "Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta menurut World Tax"

The post Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta menurut World Tax appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
daftar konsultan pajak
daftar konsultan pajak

 

Baru baru ini World Tax mengeluarkan Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta, Indonesia maksudnya. World Tax yang merupakan panduan komprehensif untuk perusahaan pajak terkemuka di dunia melakukan survei dalam konsultan pajak terbaik di dunia. World Tax melakukan survey konsultan pajak di Indonesia dan berikut merupakan daftar nama konsultan pajak terbaik di Indonesia tahun 2017 dalam websitenya itrworldtax.com bisa dilihat dibawah ini :

Tier 1- Indonesia
Deloitte
EY
Hadiputranto, Hadinoto & Partners
KPMG
PB Taxand, Taxand Indonesia
PwC

Tier 2- Indonesia
Danny Darussalam Tax Centre (DDTC)
SF Consulting

Tier 3- Indonesia
MUC Consulting
VDB Loi

Adapun proses pemberian ranking atau peringkat dengan melakukan survei terhadap para pembayar pajak tentang konsultan mana yang mereka gunakan serta alasannya.

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau SPT Tahunan PPh Badan / Orang Pribadi & Pembuatan Laporan Keuangan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baca Juga : PASFINAL

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan / Orang Pribadi  dari EM TAX CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

EM Tax Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Pembuatan SPT Tahunan

EM TAX CONSULTING

JL.CILANDAK PERMAI RAYA NO.71

JAKARTA SELATAN

PH : 0857.829.55311

The post Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta menurut World Tax appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
https://mykonsultanpajak.com/2018/01/07/daftar-konsultan-pajak/feed/ 0
Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN https://mykonsultanpajak.com/2017/12/27/jkami-melayani-jasa-pembuatan-laporan-bulanan-atau-tahunan-keuangan-perusahaan-jasa-di-fatmawati-jakarta-selatanasa-pembuatan-laporan-bulanan-atau-tahunan-keuangan-perusahaan-jasa-di-fatmawati-jakart/ https://mykonsultanpajak.com/2017/12/27/jkami-melayani-jasa-pembuatan-laporan-bulanan-atau-tahunan-keuangan-perusahaan-jasa-di-fatmawati-jakarta-selatanasa-pembuatan-laporan-bulanan-atau-tahunan-keuangan-perusahaan-jasa-di-fatmawati-jakart/#respond Wed, 27 Dec 2017 11:01:48 +0000 https://mykonsultanpajak.com/?p=41 Kami melayani Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa Di Fatmawati, JAKARTA SELATAN Laporan Keuangan adalah suatu informasi yang sangat penting untuk melihat kemajuan usaha, memelihara harta, dasar patokan untuk membuat keputusan bisnis bagi kemajuan perusahaan di waktu yang akan datang dan berbagai kegunaan lainnya. Tanpa Laporan Keuangan tentu akan sulit melakukan hal … Continue reading "Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN"

The post Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
Kami melayani Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa Di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Laporan Keuangan adalah suatu informasi yang sangat penting untuk melihat kemajuan usaha, memelihara harta, dasar patokan untuk membuat keputusan bisnis bagi kemajuan perusahaan di waktu yang akan datang dan berbagai kegunaan lainnya.

Tanpa Laporan Keuangan tentu akan sulit melakukan hal tersebut. Anda owner perusahaan, tidak mampu membuat Laporan Keuangan Perusahaan atau kesulitan membuat Laporan Keuangan Perusahaan, kami menyediakan pelayanan pembuatan Laporan Keuangan, baik Laporan Keuangan Bulanan maupun Laporan Keuangan Tahunan dengan harga yang terjangkau.

Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN
Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Kami melayani Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa Di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

baca juga : Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Kami akan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu Prinsip-Prinsip Standar Akuntansi dan Keuangan (“PSAK”) selama tahun berjalan yang dimulai dari awal tahun (bulan Januari tahun berjalan) dan menyediakan laporan keuangan (financial statements) sebagai berikut :

  • Journal Entry;
  • Buku besar dan sub buku besar (general ledger dan sub-general ledger);
  • Neraca saldo (Balance Sheet);
  • Laporan Laba Rugi (Profit & Loss Statement);
  • Arus Kas (Cash Flow Statement); dan
  • Daftar aktiva tetap dan biaya penyusutan (List of Fixed Assets and Depreciation Expense).

Laporan Keuangan Perusahaan atau Badan atauUMKM sangat dibutuhkan untuk Pembuatan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan karena syarat utama dari Pelaporan SPT Tahunan PPh badan adalah harus dilampirkannya

1.Neraca & Laporan Rugi Laba

2.Daftar Aktiva

Neraca , Laporan Rugi/Laba dan daftar aktiva sangat dibutuhkan dalam pembuatan SPT Tahunan PPh Badan untuk dapat Menghitung berapa jumlah Pajak yg akan terhutang pada tahun yang bersangkutan.

Laporan Rugi / Laba juga sebagai dasar untuk pembuatan Rekonsiliasi Fiskal agar penyajian Laporan Keuangan Komersial harus equal dengan laporan SPT Masa dari semua jenis pajak

Apabila Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak dan Laporan Keuangan Bulanan serta Tahunan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan Mengenai Jasa Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan Keuangan Perusahaan dari EM Tax Consulting. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih

EM Tax Consulting
Jl.Cilandak Permai Raya No.7A
Jakarta Selatan
Info : 0857-829-55311

The post Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN appeared first on My KONSULTAN PAJAK - 085782955311.

]]>
https://mykonsultanpajak.com/2017/12/27/jkami-melayani-jasa-pembuatan-laporan-bulanan-atau-tahunan-keuangan-perusahaan-jasa-di-fatmawati-jakarta-selatanasa-pembuatan-laporan-bulanan-atau-tahunan-keuangan-perusahaan-jasa-di-fatmawati-jakart/feed/ 0