ASPEK PPH PASAL 21 PADA IURAN BPJS

Aspek PPh pasal 21 pada iuran BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan,pemerintah memang mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pegawainya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Untuk dapat mengikuti BPJS Kesehatan, setiap peserta wajib membayar iuran premi kepada BPJS Kesehatan. Besarnya iuran premi tergantung pada fasilitas kesehatan yang nantinya akan diakses oleh peserta.

Aspek PPh Pasal 21

Iuran BPJS adalah salah satu komponen dalam perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Banyak pemotong yang melakukan kesalahan saat mengklasifikasikan iuran BPJS sebagai pengurang/penambah penghasilan bruto, baik iuran tersebut dibayar oleh pemberi kerja ataupun dibayar sendiri oleh karyawan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf N UU PPh, premi asuransi merupakan objek PPh. Dengan demikian, atas pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan, baik yang ditanggung oleh perusahaan maupun yang dibayar sendiri oleh pegawai, merupakan objek PPh pasal 21. Apabila pembayaran iuran premi ditanggung oleh perusahaan maka merupakan objek PPh pasal 21 dan dapat dibiayakan oleh perusahaan, akan tetapi apabila dibayar sendiri oleh pegawai iuran premi tersebut tetap menjadi objek PPh pasal 21; akan tetapi tidak boleh menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 pegawai.

Kemudian, apabila suatu saat pegawai tersebut mengklaim dan menerima manfaat atas fasilitas kesehatan yang diaksesnya dari BPJS Kesehatan, maka penerimaan manfaat tersebut bukanlah objek PPh pasal 21. Sementara, atas iuran premi BPJS Kesehatan yang dibayar oleh perusahaan, boleh menjadi biaya secara fiskal.

baca juga artikel : SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Program Jaminan Sosial Yang Diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PJ/2016, pada pasal 5 ayat 1 huruf C dan I berbunyi, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/PPh pasal 26. Dan dalam pasal 8 menyebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja, dan atas penghasilan tersebut digunakan sebagai pengurang seluruh penghasilan bruto.

Sehingga dapat dikategorikan bahwa Premi yang dibayarkan dalam BPJS, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Bantuan Iuran bagi peserta yang berhak menerima dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Iuran yang dibayaran peserta kepada BPJS Kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan: dan atau BPJS Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan dan atau program jaminan kematian tidak dapat dibiayakan oleh peserta dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terhutang. Iuran yang dibayarkan Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun dapat dibiayakan oleh Peserta dalam menghitung pajak penghasilan terutangnya.

Dengan demikian, dari penjabaran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Premi BPJS Kesehatan, Premi JKK, JKM dapat ditambahkan dalam perhitungan bruto penghasilan apabila ditanggung oleh pemberi kerja, dan Iuran JHT, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Iuran Pensiun tidak dapat menambah perhitungan penghasilan bruto walaupun ditanggung oleh pemberi kerja. Dan kategori Premi BPJS yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah apabila premi tersebut dibayarkan oleh karyawan, yaitu Iuran JHT, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Iuran Pensiun akan tetapi premi BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh karyawan tidak dapat mengurangi penghasilan bruto.

Untuk Informasi Perhitungan PPh 21 Selengkapnya bisa segera hubungi EM Tax Consultant

EM TAX CONSULTANT

Jl.Cilandak Permai Raya No 7

Jakarta Selatan

0857 -829 -55311

INDIKATOR KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA

Indikator utk mengukur Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama dapat diukur dengan :

KetidakPatuhan Pembayaran dan Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan )
Wajib Pajak yang belum pernah dilakukan Pemeriksaan dengan Ruang lingkup seluruh jenis pajak ( all taxes ) selama 3 tahun terakhir
Terdapat Hasil Analisis Informasi Data
Ketidaksesuaian anatara profit SPT dengan :

Skala Usaha Wajib Pajak
Harta Wajib Pajak ( Investasi, kepemilikan saham dll )
Gaya Hidup Wajib Pajak
Profil Pinjaman Wajib Pajak

Baca juga artikel : SPT Tahunan

Indikator Ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama

MEKANISME PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PPH PASAL 25

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari atau meminimalkan potensi terjadinya kelebihan bayar PPh akibat pelunasan PPh yang dilakukan selama tahun berjalan melalui mekanisme pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga/lawan transaksi dengan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar. Pada artikel berikut akan diuraikan mengenai cara menghindari kelebihan pembayaran PPh pada akhir tahun dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan penyetoran PPh Pasal 25 selama tahun berjalan apabila pembayaran PPh Pasal 25 ini diperkirakan akan menyebabkan terjadinya kelebihan bayar PPh.

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 terdapat dalam Ketentuan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 yang harus disetor (angsuran PPh di tahun berjalan), apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, ternyata Wajib Pajak mengalami penurunan penghasilan yang akan diperoleh dalam tahun berjalan dibandingkan dengan tahun pajak sebelumnya dan Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25.

Wajib Pajak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak dapat menunjukkan terjadinya penurunan Pajak Penghasilan sehingga PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25.

Sebagaimana kita ketahui bahwa PPh terutang yang menjadi dasar untuk penghitungan besarnya PPh Pasal 25 pada tahun berjalan adalah PPh terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya (tahun pajak terakhir).

Sebagai ilustrasi, PT ABC pada tahun pajak 2013 memperoleh penghasilan dengan PPh terutang adalah sebesar Rp 300.000.000. Besarnya PPh yang telah disetorkan dan yang dipotong oleh pihak ketiga selama tahun 2013 (yang dapat dijadikan sebagai kredit pajak pengurang PPh terutang) terdiri dari:

PPh Pasal 25 yang disetor sendiri sebesar Rp 210.000.000.
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga sebesar Rp 60.000.000.

Sehingga PPh Pasal 29 yang harus disetorkan sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah sebesar Rp 30.000.000. Asumsi bahwa PPh Pasal 25 yang disetor setiap bulannya untuk periode Januari 2014 s.d. Maret 2014 adalah Rp 15.000.000 per bulan mengikuti setoran pada bulan Desember 2013.

Berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013, maka selama tahun 2014, mulai masa April 2014 sampai dengan Desember 2014 harus menyetorkan PPh Pasal 25 dengan besarnya setiap bulan adalah:

PPh Terutang tahun 2013 yang menjadi dasar perhitungan Rp 300.000.000

( – ) Kredit Pajak yang dipotong pihak ketiga (PPh Pasal 22, 23) Rp 60.000.000

PPh yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 25 Rp 240.000.000

PPh Pasal 25 setiap bulannya dari April 2014 s.d. Desember 2014 Rp 240.000.000 : 12 bulan Rp 20.000.000

Pada akhir bulan Juli 2014 diketahui bahwa penghasilan yang diterima oleh PT ABC akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penghasilan pada tahun 2013 dan berdasarkan realisasi penghasilan yang diperoleh selama semester I tahun 2014 serta proyeksi penghasilan yang akan diterima pada semester II tahun 2014 diketahui bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk seluruh penghasilan yang diterima/akan diterima di tahun 2014 hanya mencapai Rp 210.000.000 dan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga diproyeksikan sebesar Rp 60.000.000.

Penentuan Besarnya Penurunan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, maka penurunan PPh terutang berdasarkan proyeksi perhitungan tahun 2014 ini harus kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25 tahun 2014 supaya Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

PPh yang terutang yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besarnya PPh Pasal 25 tahun 2014 bagi PT ABC adalah dari PPh yang terutang di SPT Tahunan PPh Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 300.000.000. Dengan demikian, maka nilai 75% dari PPh Terutang tahun 2013 adalah sebesar Rp 225.000.000 (=Rp 300.000.000 x 75%). Karena berdasarkan proyeksi, besarnya PPh terutang yang akan diperoleh PT ABC di tahun 2014 adalah sebesar Rp 210.000.000 atau kurang dari 75% dari PPh yang terutang tahun 2013 yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25, maka PT ABC berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25.

Mekanisme Permohonan Pengurangan Pajak, PPh Pasal 25 & Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 secara tertulis tentang besarnya PPh Pasal 25 yang diminta yang disertai dengan:

-penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan realisasi penghasilan yang telah diterima hingga saat pengajuan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ditambah dengan proyeksi besarnya PPh yang akan terutang atas penghasilan yang akan diperoleh sejak pengajuan permohonan hingga akhir tahun pajak.

Perhitungan PPh Pasal 25 setelah pengurangan berdasarkan perhitungan dan proyeksi PPh terutang dalam tahun berjalan.
Serta dokumen-dokumen yang dapat mendukung terhadap proyeksi pengurangan penghasilan selama tahun berjalan.

Jangka Waktu Proses Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 oleh Kantor Pelayanan Pajak

Permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili Wajib Pajak tersebut terdaftar. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini paling lama satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan ini. Apabila jangka waktu bagi Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PPh Pasal 25 ini telah terlewat dan belum diberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

liat juga : Konsultan Pajak info

Wajib Pajak yang memperoleh persetujuan pengurangan PPh Pasal 25, maka pembayaran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan (hingga bulan Desember) setelah persetujua permohonan terbit adalah sesuai dengan nilai pengurangan PPh Pasal 25 yang telah mendapatkna persetujuan tersebut.

Jasa in House Training Pajak Jakarta

Jasa in House Training Pajak Jakarta – Training atau pelatihan perpajakan dapat dilakukan secara “in house training” yaitu pelatihan karyawan/SDM perusahaan, lembaga, instansi, maupun bentuk badan usaha lainnya agar menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas khususnya di bidang perpajakan. SDM berkualitas akan membantu menjalankan bisnis perusahaan secara benar dan bahkan hal ini menjadi salah satu faktor penentu bagi kesuksesan usaha Anda. Sebagai perusahaan yang wajib membayar pajak, memiliki staff yang ahli di bidang pajak akan sangat diperlukan. Dengan adanya jasa pelatihan pajak ini diharapkan perusahaan memiliki staff-staff yang terampil khususnya dalam bidang perpajakan diserta dengan pengetahuan yang tinggi tentang sistem pajak yang berlaku.

EM Tax Consulting merupakan Konsultan Pajak di Jakarta yang menyediakan Jasa in house Training Pajak Jakarta untuk perusahaan, pemerintah, institut pendidikan atau kelompok yang menginginkan suber daya manusianya mendapatkan pelatihan secara khusus dengan metode, tujuan dan tema yang terarah. Training ini sangat di perlukan untuk membangun dan memaksimalkan potensi yang ada pada setiap individu.

Beberapa keuntungan yang didapat dari in house training pajak jakarta ini adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kemampuan perpajakan staff yang bekerja di bidang akunting, perpajakan.
Memberikan aspek penting untuk pengelolaan pajak yang baik dan benar.
Melatih karyawan dalam pengambilan keputusan yang tepat di bidang perpajakan serta keuangan.
Meningkatkan kesadaran dengan pendalaman isu-isu penting yang sedang terjadi seperti persoalan transfer pricing, amandemen aturan pajak, maupun kebijakan perpajakan lainnya.
Memberikan dasar-dasar alur atau prosedur perpajakan dan juga integrasi sistem perpajakan perusahaan, dsb.

Jasa In House Training yang di berikan oleh EM Tax Consulting akan di kemas dengan suasana yang bisa membuat fresh sehingga menjadi ajang hiburan buat para peserta, Dan setelah training selesai peserta akan merasa lebih enjoy dengan membawa ide – ide baru untuk pengembangan perusahaaan.

EM Tax Consulting menghadirkan trainer yang memang berpengalaman di bidangnya, Sehingga masalah yang mungkin ada pada perusahaan anda akan mendapatkan solusi yang tepat.

TARIF PAJAK UMKM TURUN

TARIF PAJAK UMKM TURUN MENJADI 0.5% ( Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 )

Tarif Pajak UMKM Turun,Revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 sudah rampung. Dalam revisi aturan tersebut, tarif PPh final untuk UKM diturunkan jadi 0,5% dari yang saat ini 1%.

Berdasarkan berkas Rancangan PP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang dalam Pasal 12 menyatakan bahwa aturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018

Ada tiga pokok di dalam revisi PP itu. Pertama, tarif dan subjek UKM yang boleh menggunakan Tarif PPh Final UKM, yakni 0,5 persen untuk WP Orang Pribadi (OP), persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap/CV), firma, dan perseroan terbatas (PT). Kedua, ambang batas (threshold) UKM yang saat ini sebesar Rp 4,8 miliar per tahun tetap dipertahankan. Ketiga, adanya batas waktu bagi WP OP maupun WP badan UKM menggunakan tarif PPh Final. WP Badan memiliki batas waktu selama tiga tahun, setelah itu harus membuat pembukuan agar membayar pajak secara normal. Batas waktu menggunakan PPh Final UKM dengan tarif 0,5 persen juga berlaku bagi WP OP selama enam tahun.

MENGAPA TARIF PAJAK UMKM TURUN

Untuk mendorong peran masyarakat dalam ekonomi formal
Memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
Lebih memberikan keadilan bagi UMKM
Memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara

SIAPA SAJA PENGGUNA TARIF PAJAK UMKM INI ?

Orang Pribadi ( Jangka waktu 7 Tahun Pajak )
Badan Usaha berbentuk CV,Firma & Koperasi ( Jangka Waktu 4 Tahun Pajak )
Badan Usaha Berbentuk PT ( Jangka waktu 3 Tahun Pajak )

Yang mendapatkan Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam setahun

WAJIB PAJAK UMKM YANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN TARIF PPH FINAL 0.5%

Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17
CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31 A Undang-undang Pajak Penghasilan
Bentuk Usaha Tetap

baca juga Jasa Konsultan Pajak

Dengan berlakunya PP no 23 Tahun 2018 per tanggal 1 Juli 2018 maka PP No 46 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi.

Apabila Anda Membutuhkan Informasi mengenai Pajak UMKM dan Konsultan Pajak di Jakarta Selatan dapat segera menghubungi Tim EM Tax Consulting

Pajak Badan PPh Pasal 25 dan 29

Pajak Badan PPh Pasal 25 dan 29

Pajak Badan PPh Pasal 25 dan 29 dimana anda seorang yang memiliki usaha maka ada kewajiban Perpajakan yang harus dipenuhinya.Setiap badan usaha yang memiliki pendapatan dan keuntungan dari hasil usahanya wajib membayar pajak badan usaha setiap akhir periode tahun pajak yaitu pada periode Maret tahun pajak bersangkutan.

Pajak ini lebih dikenal dengan Pajak Penghasilan Badan PPh pasal 29. Angsurannya dilakukan tiap bulan atau disebut dengan pajak penghasilan PPh pasal 25 dan nilainya diperoleh dengan cara menggunakan data Pajak PPh Badan usaha tahun sebelumnya dibagi 12.

Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha PPh Pasal 25 / 29

Besarnya tarif Pajak Badan PPh 25 dan 29 ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapaun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 Milyar per tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib menyetorkan Pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15.
Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 50 Milyar per Tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak.
Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan kurang dari 50 Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai berikut: tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4.8 Milyar), dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 – 50 Milyar). Sebagai ilustrasi contoh perhitungan pajak PPh adalah sebagai berikut:

Data Laporan Laba Rugi Perusahaan

Pendapatan Bruto

Harga Pokok Penjualan

Laba Kotor (Gross Profit)

Beban Pemasaran

Beban Administrasi & Umum

Pendapatan (Beban) Lainnya

Laba Sebelum Pajak

22,457,206,100

14,910,253,798

7,546,952,302

495,281,814

3,688,057,532

(343,224,814)

3,020,388,142

Perhitungan Pajak PPh Pasal 29 Badan Usaha

I. Penyesuaian Pajak

1. Koreksi Negatif

Bunga & Pendapatan Lain

2. Koreksi Positif

Entertain, Komisi,Adm Bank

Laba Setelah Koreksi Pajak

(11,188,669)

577,829,739

3,587,029,212

II. Tarif Pajak Penghasilan

– Pajak dapat fasilitas

A. Batas Fasilitas

B. Pendapatan Bruto

C. Penghasilan Kena pajak

(A/B) X C

4,800,000,000

22,457,206,100

3,587,029,212

766,691,108

III. Pajak tidak dapat fasilitas

A. Penghasilan Kena Pajak

B. Penghasilan dapat fasilitas

(A-B)

3,587,029,212

766,691,108

2,820,338,104

IV. Penghasilan Kena Pajak

Dapat fasilitas (50% X 25%)

Tidak dapat fasilitas 25%

Penghasilan Kena Pajak

95,836,388

705,084,526

800,920,915

V. Pengurang pajak

PPh Pasal 23

126,521,045

VI. Taksiran Pajak Penghasilan

674,399,870

Penjelasan Tabel :

Penyesuaian Pajak

Dalam Pajak Badan PPh 25 dan 29 perhitungan PPh terhutang dilakukan koreksi terhadap nilai laporan rugi laba perseroan dimana Pendapatan atas bunga bank dan pendapatan lainnya adalah sebagai koreksi negatif sedangkan beban biaya entertainment, Komisi Penjualan, Administrasi Bank dan Beban lainnya adalah sebagai koreksi positif. Hasil penjumlahan koreksi ini akan dijumlahkan dengan laba sebelum pajak;

Tarif Pajak Penghasilan yang mendapatkan fasilitas

Besarnya Tarif Pajak Penghasilan yang mendapat Fasilitas adalah sebesar 12.5%

Cara menghitung nilai pajak penghasilan :
Laba Bersih Sebelum Pajak yang mendapat fasilitas dikali tarif pajak 12.5%

Cara menghitung laba bersih sebelum pajak yang mendapat fasilitas :
Batas Fasilitas (4,8 M) dibagi dengan Pendapatan Bruto setelah itu hasilnya dikali dengan Laba Bersih sebelum pajak;

Pajak Penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas

Besarnya Tarif Pajak Penghasilan yang tidak mendapat Fasilitas adalah sebesar 25%

Cara menghitung nilai pajak penghasilan :

Laba Bersih Sebelum Pajak dikurangi Laba Bersih Sebelum Pajak yang mendapat fasilitas dikali tarif pajak 25%

Cara menghitung laba bersih sebelum pajak yang tidak mendapat fasilitas :
Laba Bersih sebelum Pajak dikurangi dengan Laba Bersih sebelum pajak yang mendapat fasilitas ;

Tarif Taksiran Penghasilan Kena Pajak

Nilai Pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas dikenakan tarif 12,5% atau (50% X 25%) dikali dengan nilai 766,691,108 = 95,836,388, sedangkan Nilai Pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas dikenakan tarif 25% dikali dengan nilai 2,820,338,104 = 705,084,526;

Pengurang Pajak

Pengurang pajak diperoleh dari PPh Pasal 22, 23, dan 24 yang dipungut oleh pihak ketiga atas transaksi penjualan atau perdagangan. Data yang disajikan berupa pengurangan Pajak PPh Pasal 23, dimana pihak Buyer memotong pajak PPh 23 sebesar 2% dari nilai Invoice yang dibayarkan. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang diperoleh dari pihak Buyer ini dapat dijadikan pengurang pembayaran PPh Badan;

Taksiran Pajak Penghasilan PPh 29

Dari perhitungan simulasi data diatas diperoleh nilai Taksiran Pajak Penghasilan adalah sebesar 674,399,870, hasil Taksiran penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak PPh pasal 23.

Mekanisne Pembayaran Pajak PPh Pasal 25 dan 29 Badan Usaha

Pembayaran Pajak Badan PPh 25 dan 29 dilakukan dengan cara mengangsur pembayarannya setiap bulan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009, dimana mekanisme pembayarannya yaitu dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP).

Saat mengisi SSP Anda jangan salah dalam menulis kode pajak untuk jenis setorannya PPh, berikut Tabel Kode Akun Pajak Dan Kode Jenis Setoran.

Nilai angsuran Pajak PPh 25 yang Anda setorkan bisa dengan menggunakan nilai Pajak PPh terhutang dikurangi dengan setoran Pajak PPh Pasal 22, 23, dan 24 yang telah dipungut oleh pihak ketiga akibat transaksi penjualan dan perdagangan tahun sebelumnya dibagi 12.

Pelunasan PPh Pajak terhutang biasanya paling lambat tanggal 31 Maret setelah Tahun Pajak bersangkutan dengan menggunakan SPT Tahunan Badan PPh Formulir 1771 untuk perhitungan PPh Pasal 29 terhutang. Nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak adalah sejumlah Pajak PPh Tahun bersangkutan – Pajak Badan PPh 25 dan 29 yang telah disetor tiap bulan.

ANDA MEMBUTUHKAN INFORMASI MENGENAI JASA KONSULTAN PAJAK, MAKA DAPAT MENGHUBUNGI

EM TAX CONSULTING

Jl,Cilandak Permai Raya No.7A Jakarta Selatan

0857-829-55311

Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta menurut World Tax

daftar konsultan pajak

Baru baru ini World Tax mengeluarkan Daftar Kantor Konsultan Pajak Terbaik di Jakarta, Indonesia maksudnya. World Tax yang merupakan panduan komprehensif untuk perusahaan pajak terkemuka di dunia melakukan survei dalam konsultan pajak terbaik di dunia. World Tax melakukan survey konsultan pajak di Indonesia dan berikut merupakan daftar nama konsultan pajak terbaik di Indonesia tahun 2017 dalam websitenya itrworldtax.com bisa dilihat dibawah ini :

Tier 1- Indonesia
Deloitte
EY
Hadiputranto, Hadinoto & Partners
KPMG
PB Taxand, Taxand Indonesia
PwC

Tier 2- Indonesia
Danny Darussalam Tax Centre (DDTC)
SF Consulting

Tier 3- Indonesia
MUC Consulting
VDB Loi

Adapun proses pemberian ranking atau peringkat dengan melakukan survei terhadap para pembayar pajak tentang konsultan mana yang mereka gunakan serta alasannya.

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau SPT Tahunan PPh Badan / Orang Pribadi & Pembuatan Laporan Keuangan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

EM TAX CONSULTING

JL.CILANDAK PERMAI RAYA NO.71

JAKARTA SELATAN

PH : 0857.829.55311

Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Kami melayani Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa Di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Laporan Keuangan adalah suatu informasi yang sangat penting untuk melihat kemajuan usaha, memelihara harta, dasar patokan untuk membuat keputusan bisnis bagi kemajuan perusahaan di waktu yang akan datang dan berbagai kegunaan lainnya.

Tanpa Laporan Keuangan tentu akan sulit melakukan hal tersebut. Anda owner perusahaan, tidak mampu membuat Laporan Keuangan Perusahaan atau kesulitan membuat Laporan Keuangan Perusahaan, kami menyediakan pelayanan pembuatan Laporan Keuangan, baik Laporan Keuangan Bulanan maupun Laporan Keuangan Tahunan dengan harga yang terjangkau.

Kami melayani Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa Di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

baca juga : Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Kami akan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu Prinsip-Prinsip Standar Akuntansi dan Keuangan (“PSAK”) selama tahun berjalan yang dimulai dari awal tahun (bulan Januari tahun berjalan) dan menyediakan laporan keuangan (financial statements) sebagai berikut :

Journal Entry;
Buku besar dan sub buku besar (general ledger dan sub-general ledger);
Neraca saldo (Balance Sheet);
Laporan Laba Rugi (Profit & Loss Statement);
Arus Kas (Cash Flow Statement); dan
Daftar aktiva tetap dan biaya penyusutan (List of Fixed Assets and Depreciation Expense).

Laporan Keuangan Perusahaan atau Badan atauUMKM sangat dibutuhkan untuk Pembuatan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan karena syarat utama dari Pelaporan SPT Tahunan PPh badan adalah harus dilampirkannya

1.Neraca & Laporan Rugi Laba

2.Daftar Aktiva

Neraca , Laporan Rugi/Laba dan daftar aktiva sangat dibutuhkan dalam pembuatan SPT Tahunan PPh Badan untuk dapat Menghitung berapa jumlah Pajak yg akan terhutang pada tahun yang bersangkutan.

Laporan Rugi / Laba juga sebagai dasar untuk pembuatan Rekonsiliasi Fiskal agar penyajian Laporan Keuangan Komersial harus equal dengan laporan SPT Masa dari semua jenis pajak

Apabila Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak dan Laporan Keuangan Bulanan serta Tahunan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan Mengenai Jasa Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan Keuangan Perusahaan dari EM Tax Consulting. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih

EM Tax Consulting

Jl.Cilandak Permai Raya No.7A

Jakarta Selatan

Info : 0857-829-55311

Pembuatan dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Lebih Mudah dalam pelaksanaanya

Pembuatan dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Lebih Mudah dalam pelaksanaanya.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyediakan beragam fasilitas untuk pelaporan Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan. Mulai dari manual hingga elektronik.

1. Manual

Untuk yang manual bisa dilakukan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia.

Di mana, bagi yang manual akan melakukan pengisian data penghasilan, dalam formulir SPT, terdapat beberapa kolom yang harus di isi seperti nilai harta. Contohnya seperti rumah, kendaraan, perhiasan, deposito yang nilainya material.

Untuk manual, serta formulir sudah diisi sesuai yang ditentukan, maka tahap selanjutnya mengambil nomor antrean pembayaran di KPP, setelah itu menyerahkan berkas kepada petugas di loket untuk diproses, dan selanjutnya mendapatkan bukti penyerahan SPT.

Untuk proses secara manual kebanyakan masih dikeluhkan oleh masyarakat lantaran antreannya yang panjang. Dengan begitu, Ditjen Pajak menyediakan pelaporan secara online melalui e-filing.

2. e-filing

Mengenai cara pelaporan SPT Tahunan PPh via e-filling, harus didukung dengan sistem komputerisasi yang didukung oleh signal internet.

Pelaporan bisa langsung mengunjungi website Ditjen Pajak yang berada di alamat djponline.pajak.go.id dan memilih kolom layanan e-filing. Tahap selanjutnya, wajib pajak mengisi formulir SPT yang telah disiapkan dan mengisi sesuai dengan panduan yang ada.

Setelah mengisi, maka WP harus mengambil dan mengisi kode verifikasi data pengisian SPT Tahunan PPh, jika sudah melalui tahap ini WP tinggal mengirim laporan tersebut dan tidak lama setelah mengirim akan mendapatkan bukti penerimaan laporan SPT elektronik yang dikirimkan ke email WP.

“Pake e-filling dipandu oleh djp online, buka aja. SPT itu kan melaporkan penghasilan dan harta. Penghasilan macem-macem itemnya termasuk PTKP, PPh terutang, kredit pajak, semua harta,” tambahnya.

Apabila Anda Kesulitan dalam Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan Orang Pribadi

EM Tax Consulting Menyediakan Jasa Pembuatan / Penyusunan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan OrangPribadi Hub : 0857-82955311

3. e-form

Pelaporan baru bernama e-form hampir mirip dengan e-filing.

Pada e-form, wajib pajak (WP) diberikan pilihan yang sebelumnya tidak ada pada e-filing. Yakni, WP baik pribadi maupun badan bisa mengunguh formulir SPT terlebih dahulu dan mengisinya bisa kapan saja.

Pada e-filing, WP dipastikan harus selesai dalam waktu itu juga, maksudnya setiap WP yang memilih menggunakan e-filing maka pengisian harus selesai pada saat itu juga, sebab jika tidak diselesaikan maka WP akan mengulang kembali dari awal dalam melakukan pengisian formulir.

Mengutip data Ditjen Pajak, e-form merupakan layanan pelaporan SPT Tahunan PPh yang perpaduan atara manual dengan elektronik. Berbentuk formulir elektronik (file berekstensi .XFDL), membutuhkan aplikasi viewer yang harus diinstal dan bisa digunakan untuk seluruh formulit SPT.

Latar belakang diluncurkan fasilitas baru ini karena ada beberapa kendala, seperti dalam pengisian secara manual, para WP dihadapi oleh antrean yang panjang. Dalam e-filing, kendalanya akses melambat saat peak time dan jaringan internet sering terputus, sehingga WP harus mengulang dari awal.

Jenis layanan e-form, yaitu terdapat SPT Tahunan OP 17770S yang ditujukan untuk satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya dan atau dikenakan PPh Final dan atau bersifat final. Lalu adapula layanan SPT Tahunan OP 1770 yang ditujukan dari usaha atau pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya dan atau dikenakan PPh Final dan atau bersifat final.

Cara untuk menggunakan e-form, WP pribadi maupun badan bisa langsung mengunjungi website djponline.pajak.go.id dengan akun DJP Online dengan melakukan penambahan hak akses e-form pada bagian profil, jika belum ada.

baca juga : Jasa kontruksi

Selanjutnya, pilih layanan e-form dan masuk ke dashboard atau klik menu buat SPT pada bagian atas halaman. Setelah itu, pilih jenis SPT, Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. Pada saat ini, WP akan mengunduh e-form dan nomor registrasi (token) akan dikirim ke email WP.

Setelah mengunduh, WP bisa melakukan pengisian SPT secara offline yang artinya bisa diisi tidak pada saat setelah mengunduh, jika sudah selesai mengisi kembali mengunjungi website dan mengisi nomor registrasi dan klik tombol submit lalu WP mengunggah SPT yang telah diisi dan WP akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik yang dikirim ke email WP.

Bagi WP yang ingin melakukan penyerahan SPT Tahunan PPh melalui e-form, langkah pertamanya mendaftar atau membuat akun baru di website djponline.pajak.go.id lalu klik daftar, selanjutnya isi NPWP, EFIN, dan kode kenamanan, lalu klik verifikasi.

Sistem akan mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan link aktivasi melalui email yang telah didaftarkan, klik link aktivasi tersebut. Setelah akun diaktifkan, silahkan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah dibuat.

PAS FINAL

Apa itu PAS-Final?

PAS-Final adalah prosedur yang memberikan kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak dengan syarat tertentu.

Siapa yang bisa memanfaatkan?

Yang dapat memanfaatkan PAS-Final adalah:

Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Tertentu (Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran usaha atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp632 juta)

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PAS-Final

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
membayar PPh Final atas pengungkapan Harta Bersih;
belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas harta yang diungkapkan.

Kapan berlakunya?

PASFINAL berlaku sejak disahkan dan tidak berbatas waktu selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan

Mengapa saya harus ikut?

Dengan berakhirnya periode Pengampunan Pajak, apabila ditemukan data mengenai harta-harta yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak maka harta-harta tersebut dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan Sanksi 200% atau 2% per bulan selama maksimal 24 bulan.

Prosedur PAS-Final memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak peserta Tax Amnesty (TA) maupun non-peserta TA untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan saat periode Pengampunan Pajak agar terhindar dari pengenaan Sanksi Administrasi sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.

Kemana mengajukan PAS-Final?

Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kring Pajak adalah tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

Bagaimana caranya?

EM TAX CONSULTANT

Jl.Cilandak Permai Raya No 7

Jakarta Selatan

0857 -829 -55311

TARIF PAJAK UMKM TURUN MENJADI 0.5% ( Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 )

MENGAPA TARIF PAJAK UMKM TURUN

SIAPA SAJA PENGGUNA TARIF PAJAK UMKM INI ?

WAJIB PAJAK UMKM YANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN TARIF PPH FINAL 0.5%

Apabila Anda Membutuhkan Informasi mengenai Pajak UMKM dan Konsultan Pajak di Jakarta Selatan dapat segera menghubungi Tim EM Tax Consulting

Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha PPh Pasal 25 / 29

Perhitungan Pajak PPh Pasal 29 Badan Usaha

ANDA MEMBUTUHKAN INFORMASI MENGENAI JASA KONSULTAN PAJAK, MAKA DAPAT MENGHUBUNGI

EM TAX CONSULTING

Jl,Cilandak Permai Raya No.7A Jakarta Selatan

0857-829-55311

EM TAX CONSULTING

JL.CILANDAK PERMAI RAYA NO.71

JAKARTA SELATAN

PH : 0857.829.55311

Kami melayani Jasa Pembuatan Laporan Bulanan atau Tahunan Keuangan Perusahaan jasa Di Fatmawati, JAKARTA SELATAN

Apabila Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak dan Laporan Keuangan Bulanan serta Tahunan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

EM Tax Consulting

Jl.Cilandak Permai Raya No.7A

Jakarta Selatan

Info : 0857-829-55311

Pembuatan dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Lebih Mudah dalam pelaksanaanya.

Apabila Anda Kesulitan dalam Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan Orang Pribadi

EM Tax Consulting Menyediakan Jasa Pembuatan / Penyusunan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan OrangPribadi Hub : 0857-82955311

Siapa yang bisa memanfaatkan?

Kapan berlakunya?

Mengapa saya harus ikut?

Kemana mengajukan PAS-Final?

EM TAX CONSULTING

Jl.Cilandak Permai Raya No.7A

Jakarta Selatan

Info : 0857.82955311